Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Gelora, Fahri Hamzah mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki pendapat lain soal Covid-19 dan vaksinasi seharusnya dilindungi haknya berbicara. Sebab ini negara bebas bicara, sebagaimana Pasal 28 UUD1945.
“Tapi kalau khawatir kena senggol maka suplai datanya ke @DPR_RI biar mereka yang bicara, mereka kebal. Kita cari nafkah aja,” kata dia, Senin (12/7/2021).
Alasan suplai data ke DPR, kata Fahri, karena seorang wakil rakyat itu mulutnya tak tersentuh hukum. Meski tetap bisa dilumpuhkan melalui parpol, sebagai wakil rakyat dirinya (kala itu) mengaku tidak bisa diganggu gugat.
“Sewaktu jadi anggota @DPR_RI saya menyadari betul hak imunitas yg saya punya. Kebenaran dan fakta dapat dikatakan sepenuhnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Terkait itu, Fahri pun memiliki keinginan, ke depan kita harus memperjuangkan UU yang menegaskan bahwa status wakil rakyat DPR/DPRD tidak hilang karena dipecat partainya. Seperti presiden, gubernur, walikota dan bupati.
Menurutnya, imunitas anggota DPR dan independensinya dari parpol adalah masa depan siatem perwakilan yang sehat.
“Sekarang ini, wakil rakyat sangat tersandera terutama oleh partainya. Ini yang menyebabkan terjadinya sumbatan aspirasi rakyat. Terlalu banyak fakta memilukan berserakan tapi tak ada yg menjurubicarakan,” kata mantan Wakil Ketua DPR itu.
Sebenarnya, kata dia, ini berbahaya jika ada ledakan. Partai politik pun menurut dia harus waspada.
Misalkan dalam krisis, kata Fahri, bukan rakyat yang harus dibungkam dianggap “lalat politik”, tapi justru saluran komunikasi resmi yang harus dibuka. Itulah fungsi inti dari wakil rakyat sebagai representasi. Makanya disebut “House of Representative” atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan DPR mestinya bicara.
“Menyedihkan bahwa terlalu banyak kebijakan yang tidak dipersoalkan oleh 575 anggota @DPR_RI dan 136 anggota @DPDRI . Akhirnya rakyat ngomel sendiri dalam kesulitannya lalu didatangi polisi. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ini sangat tidak baik baik iklim demokrasi kita.”
Tugas DPR itu, kata Fahri, adalah bicara. Jangan sebaliknya, diam.
“Ayolah bapak2 wakil rakyat di @DPR_RI dan @DPR_RI serta seluruh lembaga perwakilan di daerah. Ambil alih percakapan ini. Bagi2 bantuan (apalagi pakai uang negara bukan tugas legislatif), eksekutif punya jaringan kerja yang sempurna.”
Menyangkut pendapat soal Covid-19 dan vaksinasi, Fahri tidak setuju orang tersebut ditangkap untuk diminta diam dan diajak berdamai. Tidak mendidik rakyat, kata dia.
(Rgs/PARADE.ID)
