Jakarta (PARADE.ID)- Koordinator Front Pergerakan Mahasiswa (FPM) NTB Jakarta, Muhammad Dimas endus ada dugaan korupsi atas salah penghitungan saat pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) dan item Peningkatan Jalan. Dugaan itu menyangkut nama Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Lalu Firman Wijaya
FPM NTB Jakarta pun, kata dia, berencana akan melaporkan Lalu Firman secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan itu.
“Oleh sebab itu kasus dugaan korupsi ini harus diakuisisi oleh KPK RI, Kejagung RI atau Mabes Polri agar lebih transparan, akuntanbel dan masif dalam penanganannya. Wajib hukumnya kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan akan mengawal kasus ini di Jakarta sampai selesai,” sampainya, Ahad (18/7/2021) dalam rilis yang diterima parade.id.
Selain itu, Dimas juga meminta kepada lembaga penegak hukum di Pusat untuk memanggil dan memeriksa semua pejabat yang diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara itu.
Praktik korupsi di NTB, kata dia, terutama di daerah Loteng, mesti diberantas secara terstruktur, masif dan sistematis demi mewujudkan “Good Governance and Clean Government”.
“Kalau terus dibiarkan para pejabat negara yang selalu menyelewengkan kekuasaan demi memperkaya diri dan kelompoknya, tentu akan menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia,” imbuhnya.
Dalam pengamatannya, terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Loteng tahun 2019, menyangkut pembangunan Kantor Bupati ditemukan kekurangan volume pengerjaan mencapai Rp5,8 Miliar. Kemudian, kata dia, ada temuan lain dalam kerugian Negara seperti yang tertuang dalam dokumen LHP LKPD Loteng oleh BPK, yakni dari pengerjaan kantor bupati sampai item peningkatan jalan dimana terdapat kerugian negara mencapai Rp6 miliar lebih.
Dimas kemudian menyinggung Lalu yang saat ini termasuk salah satu kandidat kuat calon Sekda Loteng dan sudah lolos seleksi.
Lolosnya Lalu sebagai salah satu colan kuat Sekda tampaknya dirasakan oleh Dimas akan berujung kurang kurang baik, karena rekam jejak Lalu atas dugaan korupsi akan mempengaruhi posisi itu.
“Calon Sekda Loteng merupakan posisi penting dan strategis yang akan diemban nantinya. Akan tetapi melihat kinerja yang buruk selama menjadi Kadis PUPR, sangat meragukan kemampuannya dalam mimpin Sekda Loteng, apalagi akan berpotensi terjadi “abouse of power” yang berkepanjangan. Jabatan Sekda Loteng jangan sampai diisi oleh pejabat yang memilik rekam jejak yang buruk dan bermental korupsi,” kata dia.
(Ibr/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
