Sabtu, November 15, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Kesehatan

Pejabat Boleh Karantina di Rumah Sendiri Dikritisi

redaksi by redaksi
2021-12-23
in Kesehatan, Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0
Jubir Ralat Tantangan Luhut, Pakar Hukum: Nyalinya Kecil

foto Antara

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pejabat yang boleh menjalankan karantina di rumah dikritisi. Pasalnya, hanya pejabat saja yang dianggap boleh melakukan itu, sedangkan masyarakat (bukan pejabat) tidak diperbolehkan.

Kritisi itu datang dari tiga orang yang cukup dikenal oleh publik. Mereka adalah mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, pengamat politik dan politisi Gerindra, Fadli Zon.

Related posts

Temuan Kasus Keracunan MBG Momentum Perbaikan oleh BGN

Temuan Kasus Keracunan MBG Momentum Perbaikan oleh BGN

2025-11-14
Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Dialog Bipartit Langkah Tepat, PHK Harus Jadi Opsi Terakhir

2025-11-13

Susi misalnya, mempertanyakan perihal pembukaan di atas. Ia pun meminta pencerahan soal hal tersebut.

“Mohon pencerahan, kenapa pejabat &orang penting boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri ??Kenapa yg boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip??Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit ??kenapa cara karantina berbeda,” tanya Susi, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis”, di akun Twitter-nya, Selasa (21/12/2021).

Harusnya, kata politisi Fadli, masyarakat juga bisa menjalankan karantina di rumah masing-masing seperti yang dilakukan banyak negara. Tertulis demikian di akun Twitter-nya ketika merespons cuitan Susi tersebut.

Susi juga menambahkan bahwa padahal perihal virus adalah sama. Berbeda kata dia hanyalah karena “status”, pejabat dan masyarakat.

“Mayarakat mau gratis wajar, pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri, jadi ingat pesawat harus PCR, mobil tidak. sekarang orang tua sudah vaksin antigen cukup anak2 belum vaksin PCR.”

Sementara itu, tak ketinggalan, Said Didu pun ikut merespons cuitan Susi di atas.

Menurut dia, hal demikian yakni pejabat dikarantina di rumah dan rakyat karantina di hotel adalah kebijakan yang mempertontonkan ketidakadilan.

“1) biaya perjalanan pjbt dibayar dari uang rakyat smtr rakyat bayar sendiri. 2) rakyat tdk bisa ketemu keluarga smtr pjbt sebaliknya dan dilayani dari uang rakyat,” kata dia, di akun Twitter-nya.

(Sur/PARADE.ID)

Tags: #Karantina#Nasional#Sosialpolitik
Previous Post

Rais ‘Aam Ajak Respons Revolusi Industri dengan Langkah Besar dan Terukur

Next Post

Aksi Hari Ibu di Kemenkes, ARM Tolak Vaksin untuk Anak-anak

Next Post
Aksi Hari Ibu di Kemenkes, ARM Tolak Vaksin untuk Anak-anak

Aksi Hari Ibu di Kemenkes, ARM Tolak Vaksin untuk Anak-anak

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Temuan Kasus Keracunan MBG Momentum Perbaikan oleh BGN

Temuan Kasus Keracunan MBG Momentum Perbaikan oleh BGN

2025-11-14
Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Dialog Bipartit Langkah Tepat, PHK Harus Jadi Opsi Terakhir

2025-11-13
Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program MBG

Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program MBG

2025-11-13
Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi Kecam Aparat Menangani Massa Aksi Agustus

Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi Kecam Aparat Menangani Massa Aksi Agustus

2025-11-12
Kompolnas Partai Buruh Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Kompolnas Partai Buruh Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

2025-11-11
Sejarah Dijadikan “Permainan” Survei [KedaiKOPI] dalam Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Sejarah Dijadikan “Permainan” Survei [KedaiKOPI] dalam Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

2025-11-11

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Kompolnas Partai Buruh Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Kompolnas Partai Buruh Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PT BAT Instrumen Bank Internasional Diduga Beroperasi tanpa Lisensi, CBA Imbau Waspada

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polri dan Strategi “Community Policing” dalam Mengamankan Program MBG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Harlah ke-4 RBPI, Suarakan Hak Pengemudi Wujudkan Indonesia Emas 2045

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cara Cek dan Pihak Ketiga yang Terkoneksi dengan Akun Twitter

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In