Jakarta (PARADE.ID)- Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan membuka Rakernas I Al Jamiyatul Washliyah Jumat 10 Juni 2022 pagi. Kegiatan berlangsung selama 3 hari (Jumat-Minggu / 10-12 Juni 2022) di Hotel Mercure Ancol. Sementara seremonial pembukaan dilaksanakan di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum Al Washliyah DR. KH Masyhuril Khamis SH, MM dalam jumpa pers di kantornya Jl. Ahmad Yani 41, Jakarta Timur, Selasa 7/6.
“Alhamdulillah Bapak Wakil Presiden berkenan membuka Rakernas I Alwashliyah yang akan dihadiri sebanyak 300 peserta dari seluruh tanah air dan 50 peserta luar negeri,” tutur Masyhuril didampingi Sekjen DR. Ir. H. Amran Arifin, MM, MBA, dan sejumlah petinggi lain.
Selain Wapres, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Ketua Umum Ormas Islam dan tokoh masyakarat juga akan hadir. Diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. DR. H. Muhadjir Effendy M.A.P, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) DR. Sofyan A Djalil SH, MA, MALD, Meneg BUMN Erick Tohir,
Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas (dalam konfirmasi), anggota DPR DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur DKI H. Anies Rasyid Baswedan SE, MPP, Ph.D, Ketua Umum PB NU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhmmadiyah, KH Haedar Nasir dan Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan.
Beberapa isu penting akan dibahas dalam Rakernas I ini. Pertama soal pendidikan. Karena masalah pendidikan dengan Kurikulum Merdeka masih menjadi problem serius di lapangan.
“Isu pendidikan sangat penting kami bahas karena pendidikan adalah faktor utama yang akan memajukan bangsa. Harus diingat kami adalah lembaga dakwah, pendidikan dan sosial. Maka memajukan pendidikan, menjaga moral bangsa dan pengentasan kemiskinan menjadi domain kami.”
“Untuk itu kami akan terus berjuang agar pendidikan dapat berkembang dengan baik, sehingga mampu melahirkan putera-puteri bangsa yang cerdas, sekaligus bermoral. Masalahnya, saat ini, yang menjadi problem adalah masih minimnya jadwal pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Ini akan menjadi point utama untuk dibahas, “tutur Mashuril yang juga Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB-MUI).
Saat ini, lanjut Masyhuril, Alwashliyah yang lahir di Medan tahun 1930 mempunyai sekitar 3000 Madrasah (Lembaga Pendidikan), 11 Perguruan Tinggi dan15 Panti Asuhan yang tersebar di 32 Propinsi di tanah air, dan luar negeri.
Seiring dengan isu pendidikan, isu moral bangsa juga menjadi sorotan utama. Semakin banyaknya angka perceraian pasangan muda, pergaulan bebas, narkoba dan LGBT juga akan dibahas.
“Kami sangat prihatin melihat data terbaru. Angka perceraian pasangan muda sangat tinggi. Terutama dua tahun belakangan atau sejak pandemi pandemi covid-19. Ada apa dengan lembaga perkawinan kita? Apa ada sesuatu yang keliru? Itu akan kami bahas nanti. Juga masalah narkoba dan LGBT. LGBT ini sangat mengkhawatirkan. Penyebarannya sangat masif menggaet kalangan anak-anak milenial. Ini harus kita atasi bersama-sama,” terangnya.
Isu lain yang akan dibahas adalah masalah tanah wakaf. Menurut Undang-undang tanah wakah harus memiliki sertifikat. Masalahnya adalah pensertifikatan tanah wakaf masih menjadi kendala bahkan menjadi sengketa di beberapa wilayah.
“Makanya kami mengundang Menteri ATR Bapak Sofyan Djalil guna mendapat penjelasan lebih detil sekaligus mengupayakan bagaimana agar tanah-tanah wakaf kami bisa segera mendapat sertifikat. Harus diingat, kami mempunyai banyak sekali tanah wakaf, baik yang digunakan untuk sekolah/kampus, maupun untuk panti sosial,” tambahnya.
Sementara dalam menyikapi perkembangan ormas-ormas keagamaan agar bisa lebih maju, akan tampil Anies Baswedan. Anies yang juga gubernur DKI ini akan membawakan materi “Menciptakan Organisasi yang Kolaboratif dan Bersinergi”.
Masyhuril berharap, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas I nanti dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius dan vokus menangani problem hidup berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia semakin maju.
“Kita ini kan ormas.
Tugas kita adalah menyampaikan hasil kajian/rekomendasi. Sementara eksekutornya adalah pemerintah. Dan kita siap membantu pemerintah,” tutupnya. []
