London (parad.id)- Baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris Liz Truss menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Truss ini karena merasa gagal memimpin rencana fiskal dan partai berkuasa yang sangat terpolarisasi selama masa jabatan enam minggu yang membawa bencana.
Pengunduran diri Truss menjadikannya memegang jabatan terpendek dalam sejarah Inggris, setelah mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Kamis. Pidatonya memicu perlombaan kepemimpinan yang akan melihat penunjukan perdana menteri Konservatif kelima Inggris hanya dalam waktu enam tahun.
Meskipun masa jabatannya singkat, dia berhak menerima pembayaran di bawah Tunjangan Biaya Tugas Publik (PDCA), sebuah program yang diatur pemerintah yang diperkenalkan pada tahun 1990 untuk “membantu mantan Perdana Menteri yang masih aktif dalam kehidupan publik.”
Tunjangan tersebut menggantikan mantan perdana menteri untuk biaya jabatan dan kesekretariatan yang timbul dari tugas publik mereka. Demikian dikutip cnn.com, kemarin.
“Pembayaran dilakukan hanya untuk memenuhi biaya aktual untuk terus memenuhi tugas publik. Semua mantan Perdana Menteri berhak untuk mengikuti PDCA,” menurut situs web pemerintah Inggris.
PDCA telah dibatasi pada £ 115.000 setahun sejak 2011 dan ditinjau setiap tahun oleh perdana menteri yang sedang menjabat. Mantan pemimpin juga berhak mengklaim tunjangan untuk biaya pensiun staf mereka, yang dibatasi hingga 10 persen dari PDCA.
Dari tahun 2020 hingga 2021, mantan perdana menteri Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair dan John Major semuanya diganti dengan jumlah yang bervariasi, menurut Laporan Tahunan dan Akun Kantor Kabinet 2020-21. Truss berhenti dari jabatannya sebagai perdana menteri Inggris hanya 45 hari setelah bekerja, tetapi dia akan dapat mengklaim biaya hingga £ 115.000 ($ 129.000) per tahun selama sisa hidupnya.
(Irm/parade.id)
