Jakarta (parade.id)- Senin (21/11/2022), sejumlah orang yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) melakukan aksi unjuk rasa di kantor TransJakarta, terkait dugaan korupsi. Dugaan korupsi menurut JIHN adalah pembuatan sistem baru tiket tap in tap out TransJakarta, yang diduga merugikan miliaran rupiah.
“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan memeriksa Direktur Utama (Dirut) TransJakarta MYA dan jajaran direksi lainnya. Kami meminta KPK memanggil dan memeriksanya,” demikian kata Koordinator Aksi JIHN Riswan Siahaan, lewat rilisnya, kepada media, Rabu (23/11/2022).
Selain kepada KPK, JIHN juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, untuk segera mengambil tindakan, memecat Dirut TransJakarta berserta jajaran direksinya itu. “Kami berharap Pj Gubernur Heru tidak mengulang kesalahan Anies, dan segera mengganti direksi Transjakarta dengan orang yang berpengalaman dan memiliki kapasitas,” tutupnya.
Dalam aksi pada hari itu, diakui oleh Riswan, massa mendapatkan perlakuan arogan dari Pamdal TransJakarta. Bahkan kata dia, ada beberapa massa aksi yang dibawa masuk oleh Pamdal TransJakarta.
Kendati begitu, pihaknya tak akan mundur dan akan terus melakukan aksi unjuk rasa. “Kami akan kembali berdemo sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegasnya.
Riswan mengutip ucapan Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan yang menilai masalah terus menimpa bus Transjakarta selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan—seperti tak ada ujungnya karena salah urus. Dirut yang ditunjuk tidak memiliki kapasitas sama sekali, hingga menyebabkan kekacauan.
“Masalah seperti kecelakaan, macet akibat menerobos perlintasan kereta api dan bus TransJakarta alami mesin terbakar, dan sekarang korupsi pembuatan sistem baru tiket atau tap in-tap out. Kejadian ini merupakan puncak gunung es kekacauan atau salah urus PT TransJakarta,” katanya.
(Irf/parade.id)
