Jakarta (parade.id)- Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta Michael Silalahi menilai wacana-rencana kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem skema jalan berbayar tidak tepat. Menurut dia kebijakan itu nanti akan membebani masyarakat Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya membatalkan niat ataupun rencana kebijakan tersebut. Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mengkaji persoalan kemacetan secara komprehensif sehingga tidak mengeluarkan langkah kebijakan yang bersifat parsial,” kata dia, kepada parade.id, baru-baru ini.
Sementara itu, menurut Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta Andi Aditya wacana-rencana ERP itu justru bukan mengurangi kemacetan tetapi memindahkan kemacetan yang ada. Selain itu, hal tersebut kata dia justru akan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas yang membuat pemerintah harus menjaga unsur keadilan.
“Bahwa kendala sistem ERP di DKI Jakarta sendiri akan menambah kekhawatiran. Kemudian, adanya potensi diskriminatif terhadap penerapan tarif bagi masyarakat kelas menengah dan atas, serta pemerintah perlu memikirkan adanya alternatif atau penambahan lain dalam sarana transportasi bagi masyarakat secara masif,” ungkapnya.
Sebagaimana yang dikethaui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan memberlakukan kebijakan ERP. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Kebijakan ini direncanakan untuk mengatasi salah satu masalah utama DKI Jakarta yaitu kemacetan. Mengingat, tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai 48 persen. Adapun tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp2.000-Rp8.200 dan untuk kendaraan roda empat mulai Rp5.000-Rp19.900, dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
(Rob/parade.id)
