Jakarta (parade.id)- Jokowi adalah (masalah) kita: wajib diberhentikan. Demikian judul tulisan Mantan Wakil Menkum HAM Prof Denny Indrayana yang diunggahnya di akun Twitter-nya, Ahad (25/6/2023).
Dalam tulisan itu, Denny menyebut Jokowi bukan hanya bisa, tetapi wajib dimakzulkan, dengan tanda tanya. Logika berfikirnya sederhana, , kata Denny.
“Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok. Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti, karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi. Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep,” kata Denny.
Berikut tiga logika sederhana, pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan dibeber oleh Denny.
Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh. Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres.
“Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah,” ungkapnya.
Menurut Denny, modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi.
“Saya berpendapat, inilah modus , memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden. Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal,” kata dia.
Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum.
Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada empat kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden.
“Sampai saat ini sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi. Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum ( ),” ungkapnya lagi.
Ketiga, Presiden Jokowi dinilainya melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara. , yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau oleh Presiden Jokowi menunjukkan Beliau terlibat, mencopet demokrat.
“Logika sederhana, bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan. Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap Negara,” terangnya.
Dengan tiga delik pelanggaran yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu () menurutnya untuk memberhentikan Jokowi tetapi tidak mau ().
(Rob/parade.id)
