Jakarta (parade.id)- Aksi ribuan buruh di dua tempat, Subang dan Bandung, berhasil menekan pejabat setempat untuk mengeluarkan rekomendasi menolak Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
“DPRD Kabupaten Subang maupun DPRD Kabupaten Bandung Barat akhirnya berhasil dipaksa kaum buruh untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Cabut PP No. 21 Tahun 2024 tentang TAPERA, ditujukan ke Presiden RI,” demikiam yang disampaikan Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI, Makbullah Fauzi alias Buya Fauzi, Rabu (12/6/2024), dalam keterangan tertulis kepada media.
Buruh, disampaikan oleh Buya Fauzi, menilai telah Negara melakukan pemerasan secara brutal kepada kaum buruh di Indonesia, dengan dalih dilegalkan dan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) lewat TAPERA.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Dalam keterangannya, ia juga menyinggung soal UKT, yang menurut dia Negara telah melakukan pembunuhan masa depan anak-anak kaum buruh di Indonesia, dengan cara melakukan pembiaran terhadap naiknya biaya UKT, mulai dari 250-800 persen, di berbagai kampus.
“Memangnya mentang-mentang anak kaum buruh, mentang-mentang upah kaum buruh amat rendah pasca Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan, anak-anak buruh tidak berhak duduk di bangku universitas karena tidak memiliki kemampuan cukup biaya? Sadis!” tegasnya menolak.
Pernyataan yang disampaikannya di atas, disampaikannya saat aksi di DPRD Subang pada Selasa (11/6/2024) dan di DPRD Bandung pada hari ini, Rabu (12/6/2024).
Aksi di dua tempat itu, Subang dan Bandung, bikin macet lalu lintas yang dilewati massa buruh.
Di Bandung, kemacetan terjadi di wilayah industri Batujajar, Cimareme hingga Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, di jalan Citunjung.
Aksi-aksi tersebut disebutnya sebagai ‘badai aksi tanpa henti’—di berbagai kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Akan ada aksi lanjutan disampaikan Buya Fauzi, menyoal tuntutan di atas minggu depan, di dua daerah, yaitu di Kabupaten Bogor dan di Kota Cimahi.
Diakuinya, bahwa aksi-aksi yang digelar adalah atas dasar ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
(Rob/parade.id)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
