Jakarta (parade.id)- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menghadapi sorotan tajam setelah muncul indikasi kuat adanya upaya menciptakan suasana tidak kondusif dalam penyelesaian masalah ojek online (ojol). Dugaan ini mencuat seiring persiapan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kemenhub, di mana ditemukan fakta bahwa komunitas ojol yang diundang justru dicurigai lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada memperjuangkan kepentingan seluruh pengemudi ojol.
“Sinyalemen ini terungkap menjelang pelaksanaan FGD yang seharusnya mempertemukan berbagai pihak terkait, mulai dari perwakilan ojol, perusahaan aplikator, hingga stakeholder lainnya. Namun, kehadiran komunitas ojol yang dipertanyakan integritasnya ini menimbulkan kecurigaan serius,” kata Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto dalam keterangan persnya kepada media, Rabu (23/7/2025).
Terkait informasi itu, Andi menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia mengecam penyelenggaraan FGD oleh Kemenhub yang mengundang pihak-pihak yang dinilai tidak memahami esensi masalah ojol.
“Jujur, ini bukan soal masalah kami diundang atau tidak, tapi ini masalahnya FGD yang digelar Kementerian Perhubungan RI esok hari itu diduga bukan untuk memperjuangkan kepentingan Ojol,” tegasnya.
Menurut Andi, komunitas yang diundang tersebut bahkan mengklaim memperjuangkan kepentingan ojol, padahal realitasnya mereka diduga hanya mengeksploitasi ojol demi keuntungan, baik politis maupun finansial.
Andi melanjutkan, kondisi ini memunculkan kecurigaan adanya “ketidakberesan” di internal Kemenhub terkait penyelenggaraan FGD. Hal ini, menurutnya, berdampak pada posisi Kemenhub yang terkesan tidak memihak kepentingan ojol sebagai regulator.
“Nah, imbasnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan ojol, terhadap keberadaan Kementerian Perhubungan,” imbuhnya.
Yang lebih memprihatinkan, Andi khawatir jika hasil FGD tersebut dijadikan rekomendasi untuk melahirkan keputusan atau kebijakan Kemenhub yang justru merugikan ojol.
“Kalau itu terjadi, maka masyarakat, terutama di kalangan ojol, mencurigai diduga Kementerian Perhubungan ‘masuk angin’ oleh adanya agenda terselubung yang justru merugikan ojol,” pungkas Andi, menyerukan agar hal tersebut tidak sampai terjadi.
Peristiwa ini menyoroti perlunya transparansi dan objektivitas dalam setiap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas seperti pengemudi ojek online.***
