Jakarta (parade.id)- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi murni masyarakat yang tengah bergejolak di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang dihadiri seluruh pimpinan partai politik dan lembaga negara, Ahad (31/8/2025), Prabowo menjamin proses transparan dan dialog terbuka untuk menjawab tuntutan rakyat.
Merespons kritik terhadap oknum aparat, Prabowo memastikan proses pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran telah dimulai oleh Kepolisian RI.
“Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Prabowo, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga akuntabilitas aparat.
Dalam langkah yang mengejutkan, para ketua umum partai politik melaporkan kepada Presiden bahwa mereka telah mengambil tindakan tegas langsung terhadap anggota DPR yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
Terhitung Senin, 1 September 2025, sejumlah anggota DPR “dicabut keanggotaannya” karena menyampaikan pernyataan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, pimpinan DPR langsung mengumumkan pencabutan dua kebijakan kontroversial: Besaran tunjangan anggota DPR dan Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Prabowo, menyampaikan pesan tegas kepada legislatif.
Prabowo memberikan jaminan konkret bahwa semua aspirasi yang disampaikan secara damai akan ditangani serius.
“Silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” janji Presiden.
Untuk memfasilitasi dialog, Prabowo akan meminta pimpinan DPR langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, dan perwakilan kelompok demonstran
“Supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tambahnya.
Semua Kementerian dan Lembaga juga diperintahkan membuka pintu untuk menerima utusan kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, dan usulan perbaikan.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, hingga Surya Paloh dalam pernyataan ini menunjukkan soliditas dukungan lintas partai terhadap upaya menjaga stabilitas sambil tetap menghormati aspirasi rakyat.
Meski membuka ruang dialog luas, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tolerir aksi-aksi yang merusak:
“Jika terdapat kegiatan anarkis, destabilisasi negara, merusak fasilitas umum, penjarahan, hingga mengancam nyawa, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib melindungi rakyatnya.”
Presiden menekankan bahwa fasilitas umum dibangun dari uang rakyat sehingga merusaknya sama dengan merugikan kepentingan bersama.
Prabowo juga menyinggung kekhawatiran akan campur tangan pihak luar yang berusaha memecah belah persatuan Indonesia.
“Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit,” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali pada nilai-nilai gotong royong sebagai kekuatan bangsa.
“Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba,” serunya, menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah gejolak politik.
“Semangat kita dari nenek moyang adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keselamatan keluarga, dan tanah air kita.”
Pernyataan Prabowo ini menunjukkan respons terukur pemerintah yang berusaha menyeimbangkan antara mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga stabilitas negara. Dengan membuka dialog luas sambil tetap tegas pada aksi destruktif, pemerintahan Prabowo berupaya meredakan ketegangan tanpa kehilangan otoritas.
Langkah cepat DPR dalam mencabut kebijakan kontroversial juga menandakan sensitivitas politik yang tinggi dari elite politik Indonesia terhadap sentimen publik yang tengah memanas.*
