Rabu, November 18, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto Kemunduran Serius bagi Tata Kelola Publik

redaksi by redaksi
2025-10-31
in Hukum, Politik, Sosial dan Budaya
0
Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto Kemunduran Serius bagi Tata Kelola Publik

Foto: Jihan Dzahabiyyah

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Jihan Dzahabiyyah, narasumber dari Organisasi Riset dan Advokasi Pattiro, tegas menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menilai langkah tersebut sebagai kemunduran serius dalam upaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menurut Jihan, mundurnya Soeharto pada masa lalu bukan tanpa alasan, melainkan karena desakan publik akibat banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak transparansi dan kualitas pelayanan publik.

Related posts

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17

”Publik sangat tidak puas dengan pelayanan publik pada masa pemerintahannya yang penuh praktik KKN,” ujar Jihan dalam Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemberian gelar pahlawan, lanjutnya, tidak hanya menghapus jejak sejarah yang kelam tetapi juga memberikan pesan keliru bahwa korupsi selama 32 tahun bisa dimaafkan dengan gelar kehormatan. Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan integritas dan good governance, bukan sebaliknya mempromosikan figur yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut.

Jihan juga menyangsikan transparansi proses pemberian gelar ini. “Apakah prosesnya benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi publik? Kalau alasan stabilnya ekonomi selama pemerintahan Soeharto, apakah itu persepsi masyarakat atau hanya versi pemerintah saja?” katanya.

Ia mengutip penelitian dan pendapat dari tokoh lain yang menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara bisa dicapai dengan membuka ruang politik dan tanpa pembungkaman politik, yang bertolak belakang dengan gaya pemerintahan Soeharto yang otoriter.

Sebagai penutup, Jihan menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga soal tanggung jawab moral negara dalam pendidikan publik. Pemberian gelar ini dianggapnya mengabaikan aspek penting tersebut.*

Tags: PattiroSoeharto pahlawan
Previous Post

ICW Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Next Post

Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Gelar Kepahlawanan Tidak Bisa Dipaksakan

Next Post
Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Gelar Kepahlawanan Tidak Bisa Dipaksakan

Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Gelar Kepahlawanan Tidak Bisa Dipaksakan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In