Jakarta (parade.id)- Gelombang desakan publik untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh PT Pertamina (Persero) kembali menguat.
Kali ini datang dari Adianto, Pimpinan Koordinator Relawan Poros Prabowo Presiden, yang secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera menonaktifkan dan mencopot Mars Ega Legowo Putra dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, sekaligus Dirut Subholding Mainstream (Downstream–Midstream) Pertamina.
Desakan tersebut kian mendesak menyusul penguatan struktur subholding Pertamina, di mana PT Pertamina Patra Niaga (PPN) kini menjadi tulang punggung bisnis downstream dan midstream nasional, setelah PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) resmi dimerger ke dalam PPN.
Dengan struktur baru ini, Mars Ega bukan sekadar Dirut anak usaha, melainkan pengendali langsung bisnis hilir energi nasional.
“Jabatan Mars Ega hari ini bukan jabatan biasa. Ia adalah Dirut subholding mainstream Pertamina,” tegas Andianto dalam keterangannya kepada media, Jumat (6/2/2026).
“Jika figur dengan posisi strategis ini dibiarkan bermasalah secara hukum dan etik, maka risikonya langsung ke negara,” imbuhnya.
Disebut Puluhan Kali dalam Dakwaan Korupsi
Nama Mars Ega Legowo Putra saat ini telah resmi disebut berulang kali dalam dakwaan perkara dugaan korupsi ‘Pertamax oplosan’ yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Perkara tersebut merupakan bagian dari mega skandal tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.
Dalam dakwaan jaksa, nama Mars Ega disebut sedikitnya 28 kali, sementara mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati disebut 20 kali.
Keduanya disebut turut membantu terdakwa Alfian Nasution, eks Dirut Pertamina Patra Niaga, dalam mengusulkan pembelian BBM Pertalite dengan harga setara Pertamax kepada Kementerian ESDM.
Jaksa mengungkap bahwa Alfian bersama Mars Ega menyusun formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite menggunakan perhitungan blending RON 88 dan RON 92 yang berharga tinggi, padahal secara aktual produk dihasilkan dari pencampuran HOMC dan naphta yang biayanya jauh lebih rendah.
Akibat praktik tersebut, negara disebut dirugikan hingga Rp13,11 triliun, baik melalui pembengkakan kompensasi pemerintah maupun keuntungan tidak wajar yang dinikmati PT Pertamina Patra Niaga.
“Jika seorang Dirut BUMN strategis sudah menjadi bagian dari dakwaan perkara korupsi, maka menonaktifkannya adalah keharusan moral dan etik jabatan, bukan pilihan politis,” tekan Adianto.
B40 Performance dan Dugaan ‘The Real Oplosan’
Tak berhenti pada kasus Pertalite, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat turut membuka dugaan baru yang dinilai semakin memperberat posisi Mars Ega Legowo.
Sentinel mendesak aparat penegak hukum memeriksa Mars Ega terkait dugaan korupsi produksi dan penjualan Biosolar B40 Performance.
Sentinel menemukan indikasi penunjukan langsung perusahaan Afton Chemical sebagai pemasok zat aditif tanpa proses tender, yang dinilai melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta membuka ruang konflik kepentingan dan potensi mark-up harga.
Lebih jauh, Sentinel mengungkap metode pencampuran aditif dilakukan secara manual di unit pelaksana, bukan melalui proses blending terstandarisasi di kilang. Praktik ini disebut sebagai “The Real Oplosan”.
“Publik dan industri membayar harga premium untuk produk ‘Performance’. Jika benar hanya solar yang dicampur aditif secara manual, maka ini adalah pembohongan publik berskala industri,” tegas Sentinel dikutip Andianto.
Preseden Buruk bagi Pemerintahan Prabowo
Relawan Poros Prabowo Presiden menilai, mempertahankan Mars Ega Legowo sebagai Dirut Subholding Mainstream Pertamina akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal mengusung agenda bersih-bersih BUMN dan perang terhadap korupsi.
Pandangan ini sejalan dengan penilaian Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, yang menilai Kejaksaan Agung seharusnya menetapkan Nicke Widyawati dan Mars Ega Legowo sebagai tersangka.
“Tidak masuk akal jika mereka tidak turut bertanggung jawab. Mereka memegang posisi kunci dalam pengambilan keputusan strategis tata kelola impor dan distribusi BBM,” ujar Yusri dikutip.
CERI juga merujuk temuan BPK terkait penjualan solar industri ke perusahaan tambang dengan harga di bawah HPP, serta kebijakan formula HIP Pertalite yang disebut telah merugikan negara lebih dari Rp13 triliun.
Desakan Tegas kepada Presiden
Adianto menegaskan, penonaktifan atau pencopotan Mars Ega Legowo justru penting agar penegakan hukum berjalan tanpa konflik kepentingan dan bayang-bayang kekuasaan.
“Ini bukan soal vonis pengadilan, ini soal etik jabatan dan kepercayaan publik. Presiden Prabowo harus memberi contoh bahwa siapa pun yang terseret serius dalam perkara korupsi tidak pantas mengelola aset energi bangsa,” tutupnya.
Relawan Poros Prabowo Presiden menegaskan akan terus mengawal kasus ini serta mendukung langkah Kejaksaan Agung dan KPK agar tidak tebang pilih dalam membongkar dugaan korupsi di sektor energi nasional.***
