Jakarta (parade.id)- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengizinkan pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup Israel & New Breed di Indonesia. Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Rencana pertunjukan bertajuk The Whole World Knows Tour 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober mendatang.
“Pertama-tama kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan, konferensi pers digelar menyusul pertanyaan sejumlah wartawan terkait rencana konser tersebut. Isu itu, menurutnya, menjadi perhatian sebagian masyarakat dan juga menimbulkan kontroversi di negara tetangga, Malaysia. Ia menyebut sikap pemerintah diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan badan terkait.
Bukan Soal Agama atau Nama
Yusril menekankan pemerintah tidak mempersoalkan agama maupun nama “Israel” yang melekat pada sang musisi. Pemerintah juga tidak melarang pertunjukan musik pada umumnya.
“Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan itu ada Israel di depannya. Tapi yang menjadi konsern pemerintah adalah kegiatan musik ini di tengah air itu dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” ujarnya.
Menurut Yusril, hal tersebut tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia maupun dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan. Ia juga menyebut keamanan dalam negeri sebagai pertimbangan paling mendasar.
Belum Ada Izin dan Visa
Yusril mengungkapkan, setelah berkoordinasi dengan Menko Polkam dan Kapolri, diketahui panitia belum pernah mengajukan izin penyelenggaraan pertunjukan tersebut. Hal itu berlaku meski sejumlah tokoh meminta pemerintah membatalkan izin konser.
“Kami ingin tegaskan bahwa sampai hari ini belum pernah ada permohonan izin untuk melakukan pertunjukan itu di Jakarta,” tegasnya.
Koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menunjukkan belum ada permohonan visa dari Israel Houghton. Pemerintah, kata Yusril, telah mengantisipasi kemungkinan yang bersangkutan masuk menggunakan visa on arrival. Skema itu hanya diperuntukkan bagi kunjungan wisata, bukan untuk kegiatan pertunjukan musik.
Ia menambahkan, lokasi konser pun belum pasti. Pertunjukan sebelumnya disebut akan digelar di sebuah kota di kawasan Casablanca, tetapi kabarnya dibatalkan dan dipindahkan ke di Jalan Denpasar, dekat kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah tempat itu benar-benar akan digunakan.
Disponsori Penyelenggara Malaysia
Dari penelusuran pemerintah, kegiatan itu disponsori sebuah perusahaan atau event organizer bernama yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiket dijual melalui platform daring di Indonesia—masih berlangsung hingga Senin siang.
“Jadi belum ada izin, juga belum ada permohonan visa,” kata Yusril. Ia menegaskan, apabila permohonan izin pertunjukan dan visa diajukan, pemerintah tidak akan memberikannya dengan dasar pertimbangan keamanan dalam negeri dan politik luar negeri.
Pernyataan di Konser Negara Lain
Menjawab pertanyaan wartawan soal dasar kekhawatiran adanya kampanye politik, Yusril menyebut pemerintah merujuk pada sejumlah pertunjukan di negara lain. Di sela-sela konser tersebut, menurutnya, terdapat pernyataan yang dinilai sensitif.
“Dari berbagai pertunjukan yang dilakukan di negara lain, di sela-sela pertunjukan musik itu memang ada ucapan-ucapan atau statement yang antaranya mengatakan [mendukung] Israel. Dan ini ucapan yang cukup sensitif,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan keagamaan. “Silakan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan di sini. Akan tetapi jika memang ada motif politik untuk memberikan dukungan seperti itu dan merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita dan juga tidak sejalan dengan aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” katanya.
Kontroversi Serupa di Malaysia
Yusril mengatakan pemerintah tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia, tetapi memantau perkembangan di negara tersebut. Konser itu disebut akan digelar di negara bagian Sabah, Malaysia Timur, dan telah memicu sejumlah keluhan.
Kepolisian negara bagian Sabah, lanjutnya, bahkan menyarankan pemerintah negara bagian tidak mengeluarkan izin karena dikhawatirkan memicu gejolak antarkomunitas keagamaan. Meski menyatakan menghormati semua agama, pihak kepolisian meminta agar acara tersebut tidak dijadikan wahana kepentingan atau dukungan politik kepada Israel.
Yusril juga menyebut Israel Houghton pernah datang ke Indonesia pada Januari lalu selama dua hari sebagai turis, lalu bertolak ke Manila tanpa menggelar kegiatan apa pun. Untuk menggelar pertunjukan musik, ia menegaskan diperlukan visa khusus, bukan visa turis.
Urusan Tiket Bukan Ranah Pemerintah
Terkait penjualan tiket, Yusril menyatakan pemerintah tidak ingin mencampuri karena menjadi urusan bisnis antara sponsor dan agen penjualan tiket. Ia mencontohkan, pernah ada rencana pertunjukan musik tanpa muatan politik yang tiketnya sudah dijual, tetapi batal digelar sehingga tiket dikembalikan.
“Pemerintah hanya berkewajiban untuk menjaga kaitannya dengan masalah keamanan dalam negeri. Itu saja,” pungkasnya.
