Jakarta (parade.id)- Ekonom Ferry Latuhihin menanggapi dua isu yang ramai dibicarakan: masuknya Rocky Gerung ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang nyaris menyentuh 10 persen. Pandangan itu ia sampaikan lewat kanal YouTube-nya yang diunggah Senin (5/10/2026).
Kecaman terhadap Rocky Gerung
Keputusan Rocky Gerung menerima tawaran presiden untuk masuk Wantimpres memicu kecaman netizen. Menurut Ferry, kekecewaan itu muncul karena publik terlalu berharap pada sosok Rocky.
“Saya yakin mereka yang kecewa, mereka yang mengecam Rocky Gerung adalah mereka yang terlalu mengharapkan seorang Rocky Gerung menjadi game changer bagi nasib bangsa kita,” kata Ferry.
Ia menilai kemarahan itu tidak sepenuhnya adil dan tidak mengejutkan baginya. Menurut Ferry, banyak orang yang lantang bersuara keras akhirnya berbelok ketika mendapat kesempatan. “Itu stereotip daripada bangsa kita. Begitu dapat kesempatan, langsung dia mingkem,” ujarnya.
Karena itu, Ferry mengaku tidak mau bergabung dengan pihak mana pun dalam menyuarakan hati nuraninya. “Saya tetap berdiri sendiri, bersuara sendiri tanpa ada yang menunggangi saya, apakah itu partai politik, LSM, atau apa pun,” katanya.
Ferry mengaitkan hal ini dengan pemikiran filsuf Jerman abad ke-19, Friedrich Nietzsche, yang terkenal dengan ungkapan “God is dead” dan buku Thus Spoke Zarathustra. Nietzsche, kata Ferry, menyebut adanya herd morality atau moralitas kawanan. “Manusia bisa kehilangan dirinya ketika terlalu lama hidup menurut nilai yang ditentukan orang lain,” tuturnya mengutip Nietzsche.
Menurut Ferry, orang bisa bertindak bukan karena menginginkannya, melainkan karena itulah yang akan dipuji kelompoknya. “Masalahnya bukan pada keinginan untuk dihargai. Masalahnya adalah ketika keinginan orang lain mulai menentukan siapa diri kita,” ucapnya. Ia menilai teriakan-teriakan Rocky di masa lalu bukan nilai yang lahir dari dirinya sendiri, melainkan dari lingkungannya.
Ia pun mengajak publik tidak perlu marah. “Biarkanlah dia pergi, karena kita tahu tidak dirugikan dengan kepergiannya,” kata Ferry.
Vietnam Tumbuh Hampir 10 Persen
Beralih ke ekonomi, Ferry menyoroti pertumbuhan ekonomi Vietnam yang hampir mencapai 10 persen pada kuartal III 2026. Pertumbuhan pada kuartal tersebut tercatat 9,9 persen, sedangkan rata-rata sembilan bulan pertama 2026 mencapai 9,01 persen.
Menurut Ferry, pendapatan per kapita Vietnam tahun lalu sudah menyalip Indonesia, yakni sekitar 5.115 dolar AS. “Kita sudah kalah. Apalagi sekarang, mungkin income per kapitanya sudah 5.400 atau 5.500 dolar,” ujarnya.
Ia merinci sejumlah capaian Vietnam:
- Ekspor naik 24,5 persen secara tahunan (year on year).
- Impor naik 36,7 persen, yang menurutnya menandakan daya beli sangat kuat.
- Inflasi hanya sekitar 4 persen.
- Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat naik 23,8 persen menjadi 122,6 miliar dolar AS dalam sembilan bulan pertama, meski Vietnam dikenai tarif AS. Ferry membandingkannya dengan surplus Indonesia yang menurutnya hanya sekitar 3 miliar dolar AS.
“Saya yakin ini akan menjadi Cina yang kedua di Asia,” kata Ferry. Pemerintah Vietnam, lanjutnya, bahkan menargetkan pertumbuhan di atas 10 persen dalam lima tahun ke depan.
Investasi Asing Tersedot ke Vietnam
Ferry mengatakan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) kini banyak mengalir ke Vietnam. “Semua FDI itu disedot oleh Vietnam sehingga negara kita enggak kebagian,” ucapnya. Ia mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa tumbuh 8 persen jika investasi asing enggan masuk.
Menurut Ferry, di Vietnam semuanya dibuat mudah dan regulasi tidak berubah-ubah. Sebaliknya, regulasi di Indonesia dinilainya acak dan bisa berubah kapan saja. Ia mengaku berdiskusi dengan sejumlah manajer dana (fund manager) dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo di kawasan SCBD, Jakarta, pekan lalu.
“Problem kita dibandingkan dengan Vietnam adalah rule of law, kepastian hukum, regulasi yang selalu berubah, dan lebih dari itu juga property right,” kata Ferry. Ia menambahkan, birokrasi yang kini makin gemuk membuat investor tidak nyaman.
Soal kualitas pemerintahan, Ferry berkata lugas. “Kualitas pemerintah kita ini, maaf untuk mengatakan, saya lihat abal-abal,” ujarnya.
Perlu Pergeseran Paradigma
Untuk keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen, Ferry mengusulkan pergeseran paradigma pembangunan ekonomi. Ia menilai pemerintah selama ini hanya “tambal sini, tambal sana” secara statistik, misalnya menjaga defisit APBN agar tidak melampaui 3 persen.
Menurutnya, Indonesia harus menemukan keunggulan komparatif untuk dijual ke negara lain agar menghasilkan devisa dengan efek pengganda dan memicu industrialisasi. Ia menilai banyak ekonom hanya bergulat dengan angka dan mengusulkan industrialisasi tanpa memahami pintu masuknya.
“Saya usulkan itu adalah green economy. Dengan green economy kita bisa menghasilkan devisa yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh rakyat paling bawah, dengan cara menjual karbon kredit,” kata Ferry.
Rupiah dan IHSG Tertekan
Ferry juga mengingatkan tekanan eksternal. Dolar AS terus menekan mata uang dunia, seiring imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun yang berada di atas 5,2 persen. “Setengah mati rupiah melawan dolar walaupun BI sudah habis-habisan melakukan intervensi,” ujarnya.
Ia menilai pasar tidak percaya pada target pertumbuhan 6 persen dalam RAPBN 2027. Indikatornya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebutnya “keteteran” dan sebentar lagi bisa jatuh di bawah 6.000. “Menurut hitung-hitungan saya, bukan mustahil indeks ini masih akan tertekan ke 5.000-an, mungkin ke 5.500,” katanya. Ia berpesan agar masyarakat tidak bermain saham dulu.
Demokrasi dan Kepastian Kebijakan
Ferry membandingkan kinerja ekonomi era Orde Baru, ketika pertumbuhan mencapai 6,5 persen, dengan era demokrasi. Sejak Orde Baru jatuh, menurutnya, Indonesia tak pernah lagi mencatat pertumbuhan setinggi itu. “Di era demokrasi ini 5 persen saja susah,” ucapnya.
Ia menyebut investor takut pada ketidakpastian. “Demokrasi ini menciptakan ketidakpastian kebijakan. Setiap lima tahun sekali orang tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden,” kata Ferry. Sebaliknya, di Vietnam dan Tiongkok, sistem one man show dinilainya menciptakan kepastian hukum serta kontinuitas regulasi dan birokrasi. “Itulah sebabnya saya tidak yakin pertumbuhan ekonomi kita ini akan sustainable,” tuturnya.
