Jakarta (parade.id)- Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, melibatkan serikat pekerja secara nyata dan substantif dalam penyusunan seluruh peraturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. ASPIRASI juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar diundangkan.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, perjuangan buruh belum selesai hanya karena undang-undang telah terbit.
“Bagi ASPIRASI, perjuangan belum selesai hanya karena undang-undang telah diundangkan. Justru, perjuangan berikutnya adalah mengawal agar setiap pasal dan setiap ketentuan benar-benar dilaksanakan,” ujar Mirah.
Mirah menjelaskan, setelah undang-undang diundangkan, pemerintah akan memasuki tahap berikutnya, yakni menyusun peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional. ASPIRASI meminta keterlibatan serikat pekerja dan serikat buruh tidak berhenti sebagai formalitas konsultasi.
Serikat pekerja, kata dia, harus diberi ruang menyampaikan pandangan, masukan, kritik, serta pengalaman nyata pekerja di lapangan. Pekerja setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan hubungan kerja, pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
ASPIRASI mengingatkan agar aturan turunan tidak mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang dibangun melalui undang-undang tersebut.
Mirah menegaskan bahwa tantangan terbesar pascaterbitnya undang-undang ini adalah memastikan seluruh ketentuannya dijalankan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, harus hadir sebagai regulator sekaligus pengawas yang tegas.
“Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Jangan sampai pekerja/buruh kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.
Pengusaha, lanjut Mirah, wajib menjalankan ketentuan undang-undang dan memenuhi hak pekerja. Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja juga harus memahami serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan hukum.
ASPIRASI mengajak pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama memantau implementasi undang-undang. Pengawasan, menurut Mirah, harus berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan pada awal pemberlakuan.
Hal yang perlu dipantau mencakup pelaksanaan di perusahaan, penindakan terhadap pelanggaran, penyelesaian pengaduan pekerja, serta apakah hak-hak yang dijamin benar-benar diterima pekerja.
ASPIRASI sendiri akan mengawal implementasi undang-undang ini dengan menyerap laporan dan aspirasi anggota maupun pekerja di berbagai daerah. Temuan dan evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait bila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan.
“Undang-undang ini lahir untuk melindungi pekerja. Karena itu, jangan sampai dalam pelaksanaannya justru pekerja yang kehilangan perlindungan,” kata Mirah.
Di sisi lain, ASPIRASI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang itu diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Apresiasi juga disampaikan kepada pimpinan DPR RI, Ketua Badan Legislasi (Baleg) beserta jajarannya, Ketua dan anggota Panitia Kerja (Panja), serta Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam proses pembentukannya.
“Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur bidang ketenagakerjaan diharapkan menjadi landasan baru untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menempatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional,” kata Mirah.
Ia berharap regulasi baru ini membawa perubahan nyata bagi jutaan pekerja dan keluarganya, bukan sekadar perubahan nama dan susunan aturan, demi masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan bermartabat.
