Jakarta (parade.id)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Peluang itu muncul setelah fakta-fakta persidangan mengungkap pergeseran anggaran proyek jalan senilai sekitar Rp165 miliar yang diduga melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran di Pemprov Sumut berbeda dengan anggaran di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang bersumber dari APBN.
“Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” kata Taufik, Sabtu (24/10/2026).
Taufik menegaskan, setiap fakta yang muncul, baik dalam proses penyidikan maupun persidangan, menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara.
“Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” ujarnya.
Saat ditanya kemungkinan perkara berkembang hingga ke Bobby Nasution, Taufik tidak membantahnya. “Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tegasnya, Jumat (23/10/2026).
Hakim Minta Bobby Dihadirkan
Nama Bobby Nasution menjadi sorotan dalam sidang perkara korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut Effendy Pohan untuk memberikan keterangan soal pergeseran anggaran.
Permintaan itu muncul setelah Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun bersaksi bahwa anggaran dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru, tidak tercantum dalam APBD Murni 2025. Anggaran sebesar Rp165 miliar itu baru muncul setelah pergeseran anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga enam kali melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Hakim pun mempertanyakan dasar hukum dan proses pergeseran tersebut.
Pada sidang 2 Oktober 2025, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, yang kini berstatus terdakwa, mengaku telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan itu kepada Bobby. Topan menyebut Bobby mempersilakan agar jalan yang diajukan ditinjau. Ia juga mengklaim proyek tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dalam sidang, JPU KPK turut menampilkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi membenarkan foto tersebut dan mengaku ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI-Polri.
Bermula dari OTT, Delapan Tersangka Baru
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Sumut pada 26 Juni 2025 terkait dugaan suap di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023–2025. Pada klaster awal, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, PPK Rasuli Efendi Siregar, PPK Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT Rona Na Mora M Rayhan Dulasmi Pilang.
Berbekal fakta persidangan, KPK mengembangkan perkara dan pada 30 September 2026 menetapkan delapan tersangka baru dari klaster BBPJN Sumut. Mereka adalah:
- Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja
- Kepala Satker Wilayah I Rahmad Parulian
- PPK 1.1 Faisal
- PPK 1.2 Heri Handoko
- Kepala Satker Wilayah II T. Rahmansyah Putra alias Dadam
- PPK 2.2 Manaek Manalu
- PPK 1.4 Munson Ponter Paulus
- Kepala Satker PJN I Dicky Erlangga
Pada Kamis (22/10/2026), KPK menahan tujuh dari delapan tersangka baru tersebut di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama hingga 10 November 2026. Satu tersangka, Dicky Erlangga, tidak hadir dan dijadwalkan dipanggil ulang pada Senin (26/10/2026).
Fee Berjenjang Berdasarkan Jabatan
KPK mengungkap adanya skema commitment fee yang dipatok secara sistematis berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN dan Kepala Satker masing-masing mendapat jatah 4 persen, PPK 1 hingga 1,5 persen, serta bendahara dan kelompok kerja (pokja) masing-masing 0,5 persen. Penyedia jasa yang tidak menyetor fee terancam tidak lagi mendapatkan proyek.
Dari skema tersebut, para pejabat diduga menerima uang secara tunai maupun transfer dengan nilai bervariasi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Rinciannya, berdasarkan catatan KPK:
- T. Rahmansyah Putra alias Dadam: Rp3,49 miliar (terbesar)
- Dicky Erlangga: Rp1,77 miliar
- Manaek Manalu: Rp1,25 miliar
- Munson Ponter Paulus: Rp550 juta
- Rahmad Parulian: Rp450 juta
- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja: Rp300 juta
- Faisal: Rp290 juta
- Heri Handoko: Rp270 juta
Geledah Enam Lokasi
Sebagai pengembangan penyidikan, pada Senin (9/11/2026) tim KPK menggeledah enam lokasi, yakni kantor Satker Wilayah 1 dan Wilayah 2 BBPJN Sumut, rumah mantan Kepala Satker BBPJN Sumut, serta kediaman mantan Kadis PU Sumut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.
Hingga berita ini ditulis, KPK masih memfokuskan penyidikan pada klaster BBPJN Sumut, sementara pendalaman ke lingkungan Pemprov Sumut akan dilakukan seiring proses penyidikan yang berjalan. (dbs)
