Rabu, November 18, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Pilkada 2020, Ketua MPR: ASN Harus Netral

redaksi by redaksi
2020-07-09
in Nasional, Politik
0
Pilkada 2020, Ketua MPR: ASN Harus Netral
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini.

Bamsoet, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengingatkan seluruh ASN agar berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politisasi pilkada dan tetap bersikap netral sebab posisi ASN sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN.

Related posts

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17

Hal tersebut disampaikannya mengingat ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan daerah termasuk paling rentan dipolitisasi sehingga berpotensi terjadi ketidaknetralan dalam kontestasi pilkada.

Apalagi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat 404 aduan terkait dengan ASN hingga 8 Juli 2020.

Mantan Ketua DPR RI itu mendorong pemerintah melakukan langkah pencegahan terjadinya politisasi ASN demi kepentingan dalam pemilu atau pilkada karena ketidaknetralan ASN bisa terjadi karena adanya sumber daya yang besar, seperti fasilitas maupun anggaran.

“Pemerintah daerah dan dinas-dinas di daerah harus memiliki merit system yang matang guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan ASN,” kata politikus senior Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat peran dan kewenangan KASN dalam memberikan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN.

“Terutama, (rekomendasi) dalam hal memberantas dan memberikan sanksi perihal ketidaknetralan ASN,” pungkas Bamsoet.
(Antara/PARADE.ID)

Tags: #ASN#Nasional#Pilkadapolitik
Previous Post

SPD: Netralitas ASN Krusial di Pilkada 2020

Next Post

UU Keamanan Berlaku, KJRI Hong Kong Perhatikan Nasib Pekerja Migran

Next Post
UU Keamanan Berlaku, KJRI Hong Kong Perhatikan Nasib Pekerja Migran

UU Keamanan Berlaku, KJRI Hong Kong Perhatikan Nasib Pekerja Migran

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In