Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan ragu merombak kabinet atau “reshuffle” para pembantunya di pemerintahan untuk mempercepat dan mengakselerasi kerja penanganan pandemi COVID-19.
Menurut dia, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyata penanganan COVID-19 bukan retorika, sehingga kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu kerja Presiden dan lambat kinerjanya dalam penanganan COVID-19, maka lebih baik diganti.
“Saya sepenuhnya setuju kritik Presiden kepada pembantunya, tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendali,” kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai Presiden memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk mempercepat kerja para menteri dalam penanganan pandemi.
Menurut dia, masyarakat luas cukup tahu hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR.
Dia meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terutama yang terkait langsung dampaknya bagi masyarakat.
“Saya mendorong Presiden Jokowi untuk lebih ketat mengontrol para pembantunya agar segera merealisasikan anggaran yang langsung dirasakan dampaknya masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus namun harus tetap akuntabel,” ujarnya pula.
Dia menilai penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang rendah, kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja para menteri karena banyak yang masih santai menangani COVID-19, terlihat dari penyerapan anggaran stimulus yang belum maksimal.
“DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi. Artinya apa. Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum,” kata Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).
Menurut dia, dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695 triliun, baru 20 persen atau sekitar Rp141 triliun yang terserap, sedangkan ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum menyelesaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
(Antara/PARADE.ID)
