Sabtu, November 14, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Dugaan Pelecehan Seksual oleh Pejabat, Massa Melakukan Aksi di Polda

redaksi by redaksi
2020-08-06
in Hukum, Nasional
0

Aksi massa JMS

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Kendari (PARADE.ID)- Puluhan massa yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Sedarah (JMS) melakukan aksi di Polda Sultra terkait pelecehan seksual anak di bawah umur dengan dugaan pelaku adalah pejabat/Wakil Bupati Buton Utara.

“Mendesak Polda Sultra untuk kejar dan proses pembuat video pengakuan tindakan perdagangan anak dan tindakan asusila.  Juga mendesak Polda Sultra untuk tangkap aktor intelektual di balik pembuatan video tindakan perdagangan anak dan tindakan asusila,” demikian tuntutan JMS, Kamis (6/8/2020).

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Massa juga meminta agar Polda Sultra membentuk tim Investigasi independen untuk mempercepat penangkapan pelaku pencemaran nama baik.

Aksi massa pun direspon oleh Polda Sultra.  Diterima bertemu di ruang Dirreskrimsus Polda Sultra oleh Ipda Asfandi G SH (Panit 1 Siber Dit Krimsus Polda Sultra).

“Kasus ini yang menangani adalah Dirkrimum Polda Sultra, kalau terkait Ciber adalah pihak Dirkrimsus yg menangani. Terkait persolan siber, Polda akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan bahan keterangan,” demikian kata Ipda Asfandi kepada perwakilan massa.

Untuk menguatkan bukti, pihak Polda Sultra akan meminta keterangan dan barang bukti ke pihak lain guna mengungkap kebenaran persoalan tersebut.

Selain itu, pihak Polda Sultra akan membuat surat ke Polres Muna untuk mengirimkan Lapsus ke polda Sultra.

Adapun untuk Wakil Bupati Buton Utara, Polda menyarankan juga agar melaporkan persoalan tersebut ke Polda Sultra.

“Apabila Wakil Bupati tidak berkenan hadir melaporkan ke Polda Sultra dapat diwakilkan melalui pengacara yang ditunjuk,” timpalnya.

Aksi massa dikomandoi oleh Sahrin. Selain aksi di Polda, masaa juga melakukan aksi di kantor Gubernur Sultra.

(Reza/PARADE.ID)

Tags: #Hukum#JMS#Kendari#Nasional
Previous Post

Menurun

Next Post

Minus Ekonomi, Sekjend PAN: Dibutuhkan “Action Plan”

Next Post

Minus Ekonomi, Sekjend PAN: Dibutuhkan “Action Plan”

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In