Jakarta (parade.id)- Aksi Koalisi Ojol Nasional (KON) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, menuntut janji Presiden Jokowi, perihal payung hukum dan legalitas untuk ojol Indonesia. Hal itu disampaikan Jubir KON Lutfi Pramudya Iskandar Ichwan, kepada media.
“Legalitas yang kita inginkan mungkin setingkat Perppu, ya, yang mana dalam hal ini nanti akan mengatur segala apa pun terkait ojol—yang harus dipatuhi oleh pengusaha aplikator tanah air,” kata dia.
Pemerintah harus hadir dalam permasalahan ini, kata Lutfi, karena sudah terlalu carut marut–masalah tarif, masalah komisi pendapatan, masalah persaingan usaha antar aplikator dan lain sebagainya.
“Jadi dalam hal ini kami semua berada di sini sudah lama sekali, ya, mengharapkan adanya political will dari pihak pemerintah,” katanya lagi.
Saat ditanya apakah sudah pernah menyampaikan yang dikeluhkan, Lutfi menjawab bahwa hal itu ada di pihak aplikator.
“Tapi kan dalam hal ini muara tetap ada di regulator, bukan aplikator. Sebab decision maker-nya regulator,” tegasnya.
Info ke pemerintah soal apa yang diinginkan oleh Ojol, kata Lutfi, sempat disampaikan dalam RDPU.
“Tapi kami tidak dilibatkan. Jadi hanya regulator dan aplikator. Harusnya kita kan juga dilibatkan,” sesalnya.
Supaya keinginan Ojol terealisasi, KON berpesan sekaligus mengingatkan Jokowi soal akhir masa kepemimpinannya. Dimana mestinya meninggalkan jejak baik yang dikenang Ojol seluruh Indonesi.
“Kepada pemerintah, bahwa di masa atau ujungnya Presiden Jokowi—maka kami datang ke sini, walaupun Bapak Presiden tidak ada di tempat, kami berharap sekali perwakilan KSP bisa keluar ke sini menemui kami, sehingga kita bisa komunikasi di sini. Kalau enggak hari ini, tahun depan sudah ganti presiden, kan,” pesannya.
Sebelumnya, 10 perwakilan KON diminta masuk menemui KSP. Tapi ditolak.
“Tapi kami menolak, karena tidak ingin ada penggiringan opini. Maunya KSP keluar menemui kita semua yang ada di sini,” tandasnya.
(Rob/parade.id)
