Jakarta (parade.id)- Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Nusantara untuk Keadilan (ALMANAK) melakukan aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/9/2022). Aksi ALMANAK terkait dugaan korupsi Bupati dan dua Anggota DPR.
Koordinator Aksi, Rais, menjelaskan bahwa dugaan itu menyoal Daerah Otonomi Baru (DOB), di mana menurut dia, ketiga orang (Bupati dan dua orang Anggota DPR) itu, dengan kewenangannya, diduga mengatur dan melakukan siasat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Rais menyebut ketiganya melakukan “permainan kotor”.
“Hal ini jelas terekam dalam video pidato yang beredar luas di masyarakat, yang diucapkan oleh Bupati Merauke Romanus Mbaraka (RM), yang menyebut keterlibatan Anggota DPR Yan Permenas Mandenas (YPM) dan Komarudin Watubun (KW), yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan PDI P,” demikian katanya, kepada media, Senin (19/9/2022).
Padahal, menurut dia, disahkannya RUU (DOB) tersebut pertanda resminya pembentukan provinsi baru yang ada di Indonesia. Dimana prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Ini sudah sering terjadi di masa lalu,” kata dia.
“Pemerintah telah menyepakati, Ibu Kota di tiga provinsi DOB di papua yaitu: Nabire menjadi Ibu Kota Papua Tengah, Merauke menjadi Ibu Kota Papua Selatan dan Jaya wijaya menjadi Ibu Kota Papua Pegunungan,” sambungnya.
Maka, kata dia, ALMANAK mendesak KPK, juga Mabes Polri, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan permainan uang, suap yang diduga melibatkan Bupati Merauke RM, YPM, dan KW.
“Meminta Kepada MKD DPR RI memanggil Anggota DPR YPM dan KW untuk diberikan sanksi yang berlaku. Meminta KPK dan Mabes Polri untuk segera menetapkan YPM dan KW sebagai tersangka,” desaknya.
ALMANAK memohon agar hal di atas juga menjadi perhatian DPR dan Presiden RI.
(Lop/parade.id)
