Jakarta (parade.id)- Hari ini, Rabu (12/10/2022), ratusan massa buruh, yang tergabung ke dalam Partai Buruh dan elemen/organisasi buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, depan gedung Indosat, Jakarta Pusat. Ada enam tuntutan yang mereka bawa.
Di antaranya menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, meminta agar UMK/UMSK tahun 2023 dinaikan sebesar 13 persen, menolak PHK di tengah ancaman resesi global, menuntut agar diwujudkannya reforma agraria, dan menuntut agar disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Terkait kenaikan harga BBM, Said Iqbal mengatakan bahwa kenaikan itu sudah terbukti menurunkan daya beli masyarakat.
“Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” ujarnya.
Ironis, kata dia, karena di tengah harga-harga yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP No 36 Tahun 2021. Di mana dalam peraturan ini mengenal batas atas dan batas bawah, sehingga banyak kabupaten/kota yang berpotensi upah minimumnya tidak mengalami kenaikan.
“Inflansi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflansinya tembus 5 persen. Kedua, transportasi naik 20-25 persen. Dan ketegori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen,” kata Said Iqbal.
Menurutnya, inflansi di 3 kelompok inilah yang memberatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pihaknya meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.
Berdasarkan litbang Partai Buruh, pasca kenaikan BBM, inflansi tahun 2023 diperkirakan akan tembus di angka 7-8 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8 persen.
“Kita ambil angka 7 persen untuk inflansi dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8 persen. Angka itu dijumlah, totalnya 11,8 persen. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13 persen,” ujarnya.
“Kenaikan upah sebesar ini juga memperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi,” tegasnya.
Itulah yang melatarbelakangi tuntutan buruh menolak kenaikan harga BBM, secara bersamaan buruh mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dicabut dan upah buruh dinaikan 13 persen.
Di samping itu, buruh juga menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global. Sikap ini disampaikan menanggapi pernyataan para menteri terkait yang mengatakan bahwa di tahun 2023 dunia mengalami resesi.
Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh.
“Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said Iqbal.
Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK.
Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya.
Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi kali ini adalah mendesak reforma agraria, dengan memastikan kepemilikan tanah bagi petani. Menurutnya, reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi sertifikat.
Tetapi memastikan petani memiliki sawah, dan tidak ada kriminalisasi terhadap petani yang sedang menggarap lahan. Sedangkan tuntutan terakhir adalah sahkan RUU Perlindugan Pekerja Rumah Tangga. Hingga saat ini belum ada beleid yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap PRT.
Akibatnya, mereka rentan mendapatkan eksploitasi dan kekerasan.
“Padahal RUU PPRT sudah lama masuk prolegnas. Tetapi tidak pernah disahkan menjadi undang-undang. Sementara undang-undang yang mementingkan oligarkhi seperti omnibus law, bisa dengan cepat disahkan,” tegas Said Iqbal.
Mengancam akan Mogok Nasional
Bila enam tuntutan di atas tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, Buruh, kata Iqbal akan melakukan mogok nasional di pertengahan bulan Desember 2022.
“Kami akan terus melakukan aksi dan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat kecil. Apabila pemerintah tidak mendengar tuntutan kami, maka pertengahan Desember Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya akan melakukan mogok nasional,” ujar Iqbal.
Mogok nasional, kata Iqbal, akan diikuti 3-5 juta buruh, dari 15 ribu pabrik.
“Kami akan rancang dan akan diumumkan resmi—diikuti 3-5 juta buruh dan kelompok sosial lainnya: setop produksi. Akan ada 15 ribu pabrik di seluruh Indonesia yang akan ikut mogok nasional,” ungkapnya.
Aksi hari ini kata Iqbal dilakukan serempak di 34 provinsi. Ada 60 ribu lebih yang mengikuti aksi. Iqbal memastikan bahwa ini bukan akhirnya (perjuangan), karena ada rencana mogok nasional yang disampaikannya.
Kendati begitu, Iqb merasa yakin bahwa salah satu tuntutannya akan didengar oleh Jokowi. Salah satu tuntutan iti adalah dikeluarkannya Perppu untuk Omnibus Law UU Ciptaker, sehingga batal secara hukum.
(Rob/parade.id)
