Jakarta (parade.id)- Ratusan massa buruh yang mengatasnamakan Serikat Buruh Bersatu (1001) hari ini (sore), Kamis, 22 September 2022, melakukan aksi unjuk rasa di dekat Patung Kuda atau Silang Monas, Jakarta. Aksi mereka terkait beberapa hal, di antaranya terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Omnibus Law UU Cipta Kerja, RKUHP, dan lain-lain.
Terkait kenaikan harga BBM, Koordinator Lapangan (Korlap), Ricci Ricardo menyatakan bahwa atas hal itu telah berdampak. Misal berdampak pada kenaikan harga cabai.
Ia menyebut, bahwa kenaikan harga BBM itu merusak tatanan ekonomi Indonesia.
Hal lain, soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, ia menyatakan bahwa telah membuat kesengsaraan, terlebih ditambah kenaikan harga BBM, –yang mengena ke kebutuhan pokok naik luar biasa.
Sementara kenaikan gaji kata dia hanya Rp30.000. Dengan kenaikan itu, kata dia, tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok jika dibandingkan kenaikan harga BBM 30 persen. Maka kami minta kepada pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja atau mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law,” pintanya dalam orasi.
Ia juga meminta agar pembahasan RKUHP dihentikan. Kalau tetap dilanjutkan hingga disahkan, maka ia khawatir akan kena(pasal-pasal pidan) ke para aktivis buruh dan lainnya.
Sementara itu, Sekjend KSPSI Arif Minardi mengatakan bahwa dengan dinaikkannya harga BBM, maka pemerintah telah membuat masalah baru. Mestinya, pemerintah kata dia memperhatikan soal gaji, yang harusnya naik, bukan malah menaikkan harga BBM.
Maka ia meminta kepada Jokowi agar membatalkan kenaikan harga BBM, meminta agar dicabut Omnibus Law, serta meminta agar membatalkan pembahasan RKUHP.
“Apabila tidak memenuhi tuntutan kita, Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden. Sebab sudah tidak aspiratif. Lebih baik jokowi mundur sukarela. Itu terhormat. Akan dikenangan. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,” pintanya dalam orasi.
Ketum SBSI 92′, Sunarti mengaku sedih atas kenaikan harga BBM ini. Selain sedih, ia juga mengaku bahwa kenaikan BBM ini seperti menantang rakyat Indonesia.
“Tapi tantangan itu kami jawab. Sebab, kenaikan harga BBM imbasnya itu untuk rakyat Indonesia, khusus kepada perempuan—upah buruh tidak naik. Walau naik tetapi tidak merata,” kata dia dalam orasinya.
Ia meminta agar Jokowi menurunkan harga BBM pertalite dan solar. Ia juga meminta Jokowi agar mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perrppu. Ia juga meminta agar Jokowi membatalkan pembahasan RKUHP.
“Kami juga mintaJokowi segera stabilkan harga sembilan bahan pokok (sembako) agar rakyat mampu membelinya. Kalau tidak mau maka jangan salahkan kami jika datang ramai-ramai untuk mencabut mandat Anda, karena tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mandat itu dari rakyat,” ancamnya.
Presiden PPMI, Daeng Wahidin mengingatkan agar para pejabat agar sadar kembali kepada sumpah jabatan dan konstitusi, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebab, lanjut dia, Presiden yang menaikkan harga BBM 30 persen itu bukan mensejahterakan rakyat tetapi membunuh secara sistematis.
Dimana kata dia semua keluarga terkena dengan imbas kenaikan harga BBM. Semua, kata Daeng, susah gara-gara Jokowi.
Kata Daeng, dengan kenaikan harga BBM maka makin membuat rakyat keehantam kebutuhannya.
“Maka kita minta Jokowi mundur. Kalau aksi kita gagal, kita kembali lagi. Begitu terusnya. Tapi aksi tidak ada yang gagal. Tapi jokowi yang gagal. Maka kita nyatakan gagal sejahterakan rakyat. Kita minta Jokowi mundur,” pintanya tegas.
Sebelum tiba di tempat aksi, mereka menyatakan bahwa telah melakukan longmarch dari Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebelum tiba di Patung Kuda, massa juga longmarch, dari UKI.
(Rob/parade.id)
