Rabu, Juli 2, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Alasan Mengapa Omnibus Law Ditolak Buruh dan Mahasiswa

redaksi by redaksi
2020-07-16
in Nasional, Politik
0

Massa Tolak Omnibus Law di Jakarta

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini, Jumat, ribuan massa dari mahasiswa dan buruh mengepung gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Maksud dan tujuan massa adalah menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dari mahasiswa, mengatakan bahwa RUU ini ke depannya akan merugikan buruh. Salah sebabnya terkait di poin investasi.
“Investasi akan merugikan buruh,” kata salah satu mahasiswa dari Jakarta.
Dengan adanya Omnibus Law, mahasiswa juga menilai bahwa akan terjadinya oligarki baru.
“Akan menjadikan oligarki baru. Itu merugikan buruh,” tambahnya.
Sementata itu, dari pihak buruh menyoroti poin outsourching, yang menurut buruh bahwa hal itu melanggar UU. Dan kilah pemerintah untuk mengikuti banyak negara terkait ini oleh buruh tidak bisa diterima.
“Lebih lucu lagi dalam naskah (RUU) itu disebutkan bahwa banyak negara telah menjalankan outsourching. Jadi mau gak mau kita harus ikut,” kata salah satu buruh dari Federasi Sedar.
Buruh melihat kenyataan menyebut bahwa pemimpin Indonesia tidak memiliki kepribadian.
“Mengapa mereka tidak mengacu pada judical review, yang di dalamnya disebutkan bahwa outsourching bertentangan dengan UU,” kata dia lagi.
Atas adanya poin outsourching itu, mau tidak mau, bila disahkan menjadi UU, maka ke depan status buruh tidak ada yang tetap alias hanya PKWT saja.
Kendati demikian, ia dan buruh lain akan tetap berjuang akan hak-haknya. Tidak soal jika RUU itu disahkan menjadi UU, asalkan buruh tetap bisa melawannya.
“Omnibus Law ini sah atau tidak, kita tidak akan berhenti (sah/tidak), kita tetap akan melawan. Kita tetap tidak akan setuju dan tolak. Boikot. Gak perlu Omnibus Law,” katanya.
(Lendi/PARADE.ID)

Tags: #Nasional#RUU#RUUOmnibusLawpolitik
Previous Post

Tolak Omnibus Law, Ormas “Gedor” Kantor Bupati

Next Post

Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Temui Jalan Buntu

Next Post

Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Temui Jalan Buntu

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29
Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

2025-06-28
Ketum PB SEMMI Sampaikan Apresiasi di HUT Polri ke-79

Ketum PB SEMMI Sampaikan Apresiasi di HUT Polri ke-79

2025-06-26

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In