Jakarta (parade.id)- Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tolak gugatan sistem Pemilu prorporsional tertutup, yang demikian sistem proporsional terbuka akan tetap digunakan dalam Pemilu 2024, di antaranya sistem proporsional terbuka lemah terhadap praktik politik uang.
Para caleg yang punya sumber daya finansial besar kata MK, dapat memanfaatkannya untuk membeli suara pemilih.
MK pun menawarkan tiga langkah konkret untuk mengurangi potensi terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.
Pertama, partai politik, para calon anggota DPR dan DPRD diminta memperbaiki komitmen menjauhi praktik politik uang dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Kedua, penegakkan hukum terhadap pelaku praktik politik uang tidak boleh pandang bulu. Khusus calon anggota DPR, DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang, harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal demikian dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra.
Guna memberi efek jera, MK bahkan menyarankan agar pemerintah mengusulkan pembubaran terhadap partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang.
Ketiga, MK mendorong masyarakat perlu diberikan kesadaran politik untuk tidak menerima praktik politik uang karena merusak prinsip Pemilu demokratis.
Menurut MK, peningkatan kesadaran tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara Pemilu, namun juga tanggung jawab kolektif parpol, civil society, dan pemilih.
Sikap ini pun kata dia sesungguhnya merupakan penegasan mahkamah bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.
(Rob/parade.id)
