Senin, Desember 1, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan Unjuk Rasa Tanggal 10 Oktober di Istana Presiden

redaksi by redaksi
2022-09-16
in Hukum, Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0
Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan Unjuk Rasa Tanggal 10 Oktober di Istana Presiden

Foto: konferensi pers Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), terkait rencana aksi pada tanggal 10 Oktober 2022 di istana negara, Jumat (19/9/2022)/tangkapan layar

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) berencana akan menggelar aksi besar-besaran di Istana Negara, pada tanggal 10 Oktober 2022. Adapun tuntutan yang akan dibawa ada tiga, yakni meminta agar kenaikan harga BBM subsidi dibatalkan, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan batalkan RKUHP.

Sekjend KSPSI Arif Minardi menyebutkan, aksi akan diikuti oleh sekitar 300 ribu massa. Mereka datang dari beberapa daerah, di antaranya dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lain-lain.

Related posts

MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah

MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah

2025-11-28
Catatan Kritis Presiden ASPEK Indonesia soal Kenaikan Upah Minimum 2025

ASPEK Indonesia: Hak Pensiun Anggota DPR Mencederai Prinsip Keadilan Sosial

2025-11-27

Mereka yang bergabung disebut oleh Arif sebanyak 40 elemen buruh, dari serikat, federasi, dan serikat pekerja mandiri.

Aksi akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB (pagi)-selesai. Apabila presiden Jokowi tidak mengindahkan tuntutan AASB, maka kata Arif, AASB menuntut Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

“Karena jelas kami hampir seluruh buruh tidak menyepakati UU Cipta Kerja. Pada pembentukan UU tersebut melanggar azas, melanggar sistem perundangan dan juga melanggar, diubah-ubah UU tersebut, dan itu dibuktikan oleh keputusan MK bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat,” ungkapnya.

Jelas, kata dia, bahwa itu pelanggaran paling prinisip, melanggar azas, yaitu azas transparansi, bahwa UU ini, mulai dari perencanaan penyusunan dan selanjutnya seluruh pihak terkait harus dilibatkan.

“Wajib dilinatkan, tapi ternyata pemerintah dalam hal ini tidak menyertakan satu pun serikat buruh yang ada. Bahkan buruh yang mwndukung pun tidak dilibatkan. Kalau pemerintah pintar, yang mendukung dilibatkan, ini tidak,” katanya.

(Rob/parade.id)

Tags: #AASB#BBM#Buruh#Sosial
Previous Post

Ukraina Temukan 440 Kuburan Bekas Jajahan Rusia di Izium

Next Post

Buruh Harus Mulai Gerakan Sosial Dialog dalam Menghadapi Perubahan Zaman

Next Post
Buruh Harus Mulai Gerakan Sosial Dialog dalam Menghadapi Perubahan Zaman

Buruh Harus Mulai Gerakan Sosial Dialog dalam Menghadapi Perubahan Zaman

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah

MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah

2025-11-28
Catatan Kritis Presiden ASPEK Indonesia soal Kenaikan Upah Minimum 2025

ASPEK Indonesia: Hak Pensiun Anggota DPR Mencederai Prinsip Keadilan Sosial

2025-11-27
Ijtima’ Ulama MUI DKI: Ulama–Umara Perkuat Sinergi

Ijtima’ Ulama MUI DKI: Ulama–Umara Perkuat Sinergi

2025-11-27
CBA Sorot Dugaan Gratifikasi dan Pemborosan Anggaran Bupati Subang Reynaldi

CBA Sorot Dugaan Gratifikasi dan Pemborosan Anggaran Bupati Subang Reynaldi

2025-11-27
Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98

Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98

2025-11-27
Penguatan Tauhid dan Tantangan Global bagi Generasi Muda

Penguatan Tauhid dan Tantangan Global bagi Generasi Muda

2025-11-25

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Catatan Kritis Presiden ASPEK Indonesia soal Kenaikan Upah Minimum 2025

    ASPEK Indonesia: Hak Pensiun Anggota DPR Mencederai Prinsip Keadilan Sosial

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Roy Suryo Ungkap Temuan Lima Ijazah Asli UGM Angkatan 1985

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Maju Mundur Tuntutan Reformasi 98

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PT BAT Instrumen Bank Internasional Diduga Beroperasi tanpa Lisensi, CBA Imbau Waspada

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Patrick Walujo Mundur sebagai CEO GoTo, Hans Patuwo Dinominasikan Penggantinya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In