Jakarta (parade.id)- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat), merespons adanya desakan publik kepada Sri Mulyani untuk mundur atau dicopot dari kursi Menkeu.
“Desakan agar Sri Mulyani mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh segelintir orang dan kelompok tidak akan memberi jawaban dan tidak akan memberi penyeleasaian masalah di Kemenkeu yang kini masih menjadi sorotan publik,” kata Koordinator AMALAN Rakyat Gokma Purba, kemarin, lewat keterangan tertulis kepada media.
Penyorotan publik sebagaimana yang banyak diketahui disebutkan oleh Gokma misalkan saja pada kasus penganiayaan yang dilakukan putra eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT)—mulai dari kasus kekayaan tak wajar sejumlah pejabat pajak, hingga transaksi keuangan mencurigakan (TKM) sebesar Rp349 triliun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang.
Langkah Menkeu atas hal di atas dengan menggandeng Menkopolhukam Prof Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani isu-isu Kemenkeu dinilai Gokma sudah tepat.
“Saya melihat ini sebagai langkah Sri Mulyani untuk menuntaskan berbagai kasus miring di tubuh Kemenkeu, terutama yang sudah menjadi sorotan publik perihal transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang sempat diungkapkan Prof Mahfud,” apresiasinya.
Dalam pertemuan itu, serangkaian isu terkait TKM Rp349 triliun yang diungkap Mahfud telah diklarifikasi. Misal bahwa transaksi mencurigakan itu bukanlah pencucian uang yang seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan berkaitan dengan aktivitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai oleh perusahaan swasta di luar dari Kementerian Keuangan.
“Maka itu Sri Mulyani dan Mahfud telah meluruskan. Ini satu langkah yang baik setelah sebelumnya informasi terkait transaksi janggal itu tidak jelas dan hanya menyudutkan Kemenkeu,” kata dia.
Gokma seperti memuji jam terbang Menkeu Sri yang tak perlu diragukan (dalam menakhodai Kemenkau). Hal ini, kata, dibuktikan dengan banyaknya pegawai Kemenkeu yang terbukti melakukan penyimpangan telah diproses secara tegas, baik dikenai sanksi disiplin, dipecat tidak hormat, bahkan ada 16 kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum.
Ini, menurut dia, reformasi birokrasi di internal Kemenkeu harus terus dilaksanakan untuk pembenahan dan berkelanjutan. Menkeu Sri Mulyani selalu mengambil langkah tegas dan terukur, terjawab dengan dukungan masyarakat yang mengalir kepada Kemenkeu.
“Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kita harus bersama bergotong royong membantu Sri Mulyani agar beliau tetap semangat dalam bekerja untuk mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi,” pungkasnya.
(Verry/parade.id)
