Jakarta (PARADE.ID)- Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tentu perlu memikirkan anggaran, dan hal lainnya. Terkait anggaran, disebutkan akan ada “tangan” pemerintah dan juga akan ada “tangan” pihak swasta.
Tentang anggaran ini, pengamat politik sekaligus mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu coba memberi analisnya. Berikut analisis Said Didu, yang ia tulis di akun Twitter-nya, Senin (21/3/2022):
1. #anggaranIKN. Bismillahirrahmanirrahim Sesuai janji saya, saya buat utas (kultwit) ttg anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (#anggaranIKN) menyangkut :
1) perkiraan kebutuhan
2) sumber
3) potensi resiko yg dihadapi
4) altermatif kebijakan
5) alternatif solusi
Semoga bermanfaat
2. #anggaranIKN. Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id : Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500
3. #anggaranIKN. Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.
4. #anggaranIKN. Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat
5. #anggaranIKN. Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya “pembelian” lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t
6. #anggaranIKN. Analisis menggunakan basis data kebutuhan anggaran IKN sktr 466 trilyun adalah analisis koservatif krn diperkirakan akan naik. Dampkaknya dlm analisis resiko menjadi tdk realistis. Walau demikian, lbh baik ada analisis daripada sama sekali tdk ada.
7. #anggaranIKN. Dari total kebutuhan dana tersebut, direncanakan dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1) APBN sktr Rp 89,5 trilyun atau 19,2 %
2) swasta sktr Rp 122,1 trilyun
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254,4 trilyun (54,6%).
Rincian penggunaan sbb :
8. #anggaranIKN. Peruntukan masing-masing pos anggaran sbb :
1) APBN sbsr Rp 89,5 trilyun utk : pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pangkalan militer, ruang terbuka hijau. 8. #anggaranIKN.
2) Anggaran dari swasta sktr Rp 122 trilyun utk : perguruan tinggi, sarana kesehatan, perumahan umum, bandara, pelabuhan, tol, shopping mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Besaran ini sangat bisa berubah krn blm ada detil desain 9. #anggaranIKN.
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254 trilyun utk : gedung pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur lain yg tdk dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang. 10. #anggaranIKN. Selanjukan akan dianalisis resiko yg perlu diantisipasi dari :
1) total kbth anggaran
2) resiko anggaran dari APBN
3) resiko anggaran dari Swasta
4) resiko angaran dari swasta lewat KPBU
5) resiko sosial dan politik
Kita lanjutkan stlh dari Mesjid sholat dhuhur.
…..
Jakarta (PARADE.ID)- Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tentu perlu memikirkan anggaran, dan hal lainnya. Terkait anggaran, disebutkan akan ada “tangan” pemerintah dan juga akan ada “tangan” pihak swasta.
Tentang anggaran ini, pengamat politik sekaligus mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu coba memberi analisnya. Berikut analisis Said Didu, yang ia tulis di akun Twitter-nya, Senin (21/3/2022):
#anggaranIKN. Bismillahirrahmanirrahim Sesuai janji saya, saya buat utas (kultwit) ttg anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (#anggaranIKN) menyangkut :
1) perkiraan kebutuhan
2) sumber
3) potensi resiko yg dihadapi
4) altermatif kebijakan
5) alternatif solusi
Semoga bermanfaat
Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id : Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500
Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.
Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat
Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya “pembelian” lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t
Analisis menggunakan basis data kebutuhan anggaran IKN sktr 466 trilyun adalah analisis koservatif krn diperkirakan akan naik. Dampkaknya dlm analisis resiko menjadi tdk realistis. Walau demikian, lbh baik ada analisis daripada sama sekali tdk ada.
Dari total kebutuhan dana tersebut, direncanakan dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1) APBN sktr Rp 89,5 trilyun atau 19,2 %
2) swasta sktr Rp 122,1 trilyun
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254,4 trilyun (54,6%).
Rincian penggunaan sbb :
Peruntukan masing-masing pos anggaran sbb :
1) APBN sbsr Rp 89,5 trilyun utk : pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pangkalan militer, ruang terbuka hijau. 8. #anggaranIKN.
2) Anggaran dari swasta sktr Rp 122 trilyun utk : perguruan tinggi, sarana kesehatan, perumahan umum, bandara, pelabuhan, tol, shopping mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Besaran ini sangat bisa berubah krn blm ada detil desain 9. #anggaranIKN.
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254 trilyun utk : gedung pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur lain yg tdk dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang.
Selanjukan akan dianalisis resiko yg perlu diantisipasi dari :
1) total kbth anggaran
2) resiko anggaran dari APBN
3) resiko anggaran dari Swasta
4) resiko angaran dari swasta lewat KPBU
5) resiko sosial dan politik
Kita lanjutkan stlh dari Mesjid sholat dhuhur.
…..
