Jakarta (PARADE.ID)- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mempertanyakan janji Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, dan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama.
“Sudah lebih tiga minggu statemen janji Menteri Ketenagakerjaan tidak juga terealisasi. Menaker sedang buying time, karena pada dasarnya Pemerintah memang ingin menahan dana milik pekerja. Pemerintah tidak peduli dengan status kepemilikan dana JHT yang sepenuhnya milik pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (15/03/2022).
Mirah mengingatkan, keputusan terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan pertama kali oleh Menaker dalam konferensi pers, saat diwawancarai wartawan usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis, 24 Februari 2022.
Statemen kedua, dinyatakan oleh Menaker, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 2 Maret 2022.
“Artinya sudah lebih tiga minggu, janji Menaker tidak juga terbukti. Pantas saja jika serikat pekerja banyak yang menyuarakan tuntutan pencopotan Menaker, karena saat ini tidak menunjukkan keseriusannya dalam berpihak kepada kepentingan pekerja,” katanya.
Selain tuntutan pembatalan Permenaker No. 2 tahun 2022, ASPEK Indonesia juga menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Siapa pun yang mewacanakan dan mendorong adanya penundaan Pemilu, patut diduga sebagai pelaku makar terhadap konstitusi UUD 1945, karena penundaan Pemilu adalah tindakan yang melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Mirah pun menyayangkan sikap para pemimpin partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu. Partai Politik mestinya wajib tunduk dan melaksanakan amanah Konstitusi!
“Kok, malah pimpinan partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu, yang melanggar Konstitusi? Wacana yang dilontarkan oleh pimpinan partai politik itu sangat tidak mencerdaskan dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat.”
“Jangan pancing kemarahan rakyat dengan wacana pimpinan partai politik yang ingin melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia,” sambungnya mengingatkan.
Hal lain, ASPEK Indonesia juga menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah pandemi dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK), seharusnya Pemerintah jangan lagi menambah beban kepada masyarakat.
“Pemerintah seharusnya mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok yang murah, berkualitas dan berkelanjutan. Tindak tegas siapa pun pihak yang coba menimbun bahan pokok dan memainkan harga jual bahan pokok!” pungkasnya.
(Rob/PARADE.ID)
