Jakarta (parade.id)- Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersuara keras terkait rencana Pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar.
“Jangan lagi pemerintah membebani rakyat dengan kenaikan harga BBM, karena kondisi rakyat kebanyakan, saat ini sedang sangat sulit. Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat kepada parade.id, Kamis (25/8/2022).
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Pemerintah, kata Mirah, seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyatnya, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat.
“Pemerintah jangan malah mengeluh, dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat! Kewajiban Pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah mensejahterakan rakyat!” tegasnya.
Soal pernyataan Presiden Jokowi terkait sangat besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan pemerintah yakni, mencapai Rp502 triliun, seharusnya menurut dia tidak perlu dikeluhkan oleh Pemerintah. Apalagi membandingkan dengan negara lain.
“Ojo Dibandingke” lah!” katanya, mengutip judul lagu yang dinyanyikan Farel Prayoga di Istana Negara pada perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ke-77.
“Tugas Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat,” sambungnya.
Ia mengingatkan, Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia juga memiliki Pancasila, yang dalam sila kelima tegas dinyatakan bahwa, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Maka pengelolaan Pemerintahan harus diarahkan untuk sebesar-besarnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Ia meminta Pemerintah untuk membuka mata dan lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Terlebih lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja telah membuat upah pekerja tidak naik secara layak. Sedangkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi.
“Omnibus Law juga mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian kerja. Sehingga jangan tambah lagi beban rakyat! Jangan cabut subsidi untuk rakyat!“ kembali ia menegaskan.
Mirah kembali mengingatkan bahwa Pemerintah diamanahkan oleh UUD untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga sangat wajar jika Pemerintah memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait dengan kebutuhan hidup rakyat, termasuk subsidi BBM.
Selain itu, Mirah mengkritisi segala fasilitas kemewahan yang diberikan kepada pejabat negara dan BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM nya ditanggung oleh Negara.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila.
Respons rencana kenaikan BBM di atas, tidak menutup kemungkinan ASPEK Indonesia dengan elemen (buruh) lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa. Mirah menyatakan, bahwa saat ini sedang dikoordinasikan.
“Lintas federasi dan konfederasi. Untuk nama-nama elemennya akan menyusul jika sudaj fiks,” kata dia.
Adapun rencana aksi, Mirah belum menyebutkan kapan pastinya. Namun, rencananya (kemungkinan) awal bulan September.
(Rob/parade.id)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
