Jakarta (PARADE.ID)- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan jika belajar tatap muka sekolah dimulai pada Januari mendatang. Catatan ini sebagai respons atas Mendikbud Nadiem Makarim yang telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka pada Januari 2021.
Pertama, menurut dia tidak pas jika bebas infrastruktur pembelajaran tatap muka di sekolah diserahkan ke Pemda. Pemerintah pusat, kata dia, juga harus ikut turun dan fokus pada upaya sosialisasi protokol kesehatan, penyiapan infrastruktur sampai kerja sama dinas pendidikan dan Satgas Covid-19, juga penerapan hukum yang berkeadilan.
“Jangan sampai pemerintah pusat dianggap lepas tanggung jawab krn menyerahkan begitu saja kpd Pemda. Terlebih tidak diiringi dengan pemetaan daerah maupun sekolah yg dpt dikategorikan siap/belum siap,” demikian kata dia, Senin (23/11/2020), di akun Twitter-nya.
“Sebaiknya ditunda jika sekolah blm bisa memenuhi infrastruktur maupun SOP nya,” sambungnya.
Kedua, Mardani mempertanyakan soal pemberian izin pembelajaran tatap muka kepada Pemda apa sudah berdasarkan epidemologi. Mengingat berdasarkan panduan dari WHO, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti melihat jumlah kasus baru yang dilaporkan selama periode waktu tertentu di lingkungan sekolah (1/100.000).
“Berbagai epidemiolog sudah menyatakan jika suatu daerah menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi, maka perlu dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat.”
Kemudian, lanjut dia, rasio kasus positif harus kurang dari 5 persen dalam waktu dua minggu secara berturut-turut jika tatap muka dilaksanakan. Jika sekolah tetap dibuka ketika kasus Covid-19 masih tinggi, maka anak-anak sampai guru bisa berpotensi saling menularkan.
“Tentu kita tidak ingin adanya klaster sekolah dari keputusan ini.”
Ia mengingatkan, jangan sampai keputusan membuka sekolah tatap muka menjadi blunder bagi pemerintah karena dianggap mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat di masa pandemi.
“Contoh tantangan yang akan dihadapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika pembelajaran tatap muka dilakukan, menerapkan protokol kesehatan akan jauh lebih berat karena mereka bermain secara bergerombol dan sulit menjaga jarak.”
Terakhir, kata dia, Mendikbud mesti memastikan pemerintah belajar dari kesalahan yang ada dalam penanganan pandemi ini; terlambat, menyepelekan, abai pendapat ahli, minim koordinasi, salah diagnosis hingga kontra produktif kebijakan.
“Ayo, benahi diri hadapai pandemi ini.”
(Robi/PARADE.ID)
