Jakarta (PARADE.ID)- Di zaman Presiden Jokowi, kabar soal dijualnya jalan tol tidak sedikit. Kemudian pertanyaannya, bolehkah jalan tol yang telah selesai dibangun (BUMN) dijual?
Menurut mantan Anggota DPR RI, Aqsanul Qosasih, jika jalan tol itu dibangun oleh BUMN, maka tidak masalah jika akan dijual, karena memang itulah BUMN. Asalkan harga jual lebih tinggi dari biayanya.
Syukur-syukur kata dia bisa 2 kali Book Value. Jadi, jika tol dijual 2 kali Book value, uang Negara akan kembali, dan BUMN meraih untung. Tinggal kita hitung biaya bangun versus harga jualnya.
“Jika dijual lebih murah dari biaya bangun, pasti akan menjadi Kerugian Negara. Dana dari L-MAN wajib dikembalikan,” kata dia, Ahad (21/11/2021).
L-MAN adalah Lembaga Menajemen Asset Negara yang bertugas mengoptimalkan Harta Negara yang masih underutilized. LMAN melakukan bridging terhadap pembebasan Tanah yag harus dibayar kembali dalam waktu tertentu.
Sehingga penjualan ruas tol dan pengelolaannya wajib memperhitungkan uang Negara yang sudah tertanam.
“Saat sy di DPR (2012),kami Rapat dg Menkeu bahas biaya pembebasn tanah utk BLU-BPJT: Kanci, Pemalang, Batang krn investor tak kunjung bangun (tdk komersial). Kami Rapat sampe tngh malam. Pnglman itu (mungkin) dibentuk L-MAN yg budgetnya nyatu di APBN, shg bisa cpt diputuskan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Ia menceritakan, awalnya BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) itu cuma PT Jasa Marga. Seiring kebutuhan, saat ini sudah ada 52 BUJT (90 persen anak Usaha BUMN). Bahkan BUJT juga merangkap BPJT (Pengelola Tol), sehingga tidak lagi didominasi PT Jasa Marga.
“Pembebasan tanahnya dibantu negara melalui L-MAN (BLU-Kemenkeu). Akhirnya BUMN masuk dg sgl resiko utk percepatn Pembangnan 6 Propensi di jawa.”
Pernah, kata dia, sebanyak 13 ruas tol Jawa, yang sebenarnya sudah ada pemenang tendernya. Namun mereka tidak segera membangun karena tidak komersial (Rugi).
“13 ruas sdh diperiksa @bpkri. Dg sejumlah temuan & rekomendasi yg hrs ditindaklanjuti.”
Pembangunan jalan tol sendiri disebutkan olehnya melalui dana BUMN, utang bank dan obligasi, dan PMN serta LMAN. Dan BUMN disebut dan diakui olehnya tidak lincah seperti pihak swasta karena tunduk pada sembilan UU.
Di antaranya UU BUMN, UU Perseroan, UU Keuangan Negara, UU Perbdhraan Negara, UU Pajak, UU Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU Pasar Modal, UU Tipikor, dan UU terkait usahanya (BI, OJK, Migas, Kehutanan, Asuransi, Minerba dll).
(Sur/PARADE.ID)
