Jakarta (PARADE.ID)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini sudah banyak memberi kemudahan pelayanan termasuk dalam kasus penyakit ginjal, menurut Direktur Utama Dewan Direksi Badan Penyelenggara BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD.
“Banyak pelayanan di BPJS Kesehatan yang dipermudah, ditingkatkan mutunya bahkan bisa antre dari rumah, diberi layanan jam berapa dan antreannya nomor berapa,” kata dia dalam sebuah konferensi pers virtual, Rabu.
Ali mengatakan, khususnya pada penyakit ginjal, kemudahan dalam pelayanan juga diberikan dalam bentuk konsultasi dari rumah sehingga pasien tak perlu datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan hemodialisa di rumah sakit, sistem rujukan bagi pasien hemodialisa hingga pembiayaan kasus gagal ginjal.
“Kemudahan akses terutama pelayanan data administrasi hemodialisa untuk perawatan di rumah sakit, tidak harus dirujuk kembali tetapi bisa berlaku selama 90 hari. Bahkan bisa antri dari rumah,” kata dia.
Pasien yang mengalami berbagai masalah terkait penyakitnya juga bisa menghubungi tenaga kesehatan melalui pusat panggilan 165, layanan online PANDAWA hingga telekonsultasi melalui mobile JKN.
“Cetak kartu BPJS kurang dari 5 menit untuk cek kepesertaannya. Perubahan BPJS Kesehatan sudah banyak, pelayanan sudah bagus meskipun beberapa rumah sakit belum bisa mengikuti karena belum semuanya betul-betul belum menyatu sistemnya,” tutur Ali.
Dari sisi pembiayaan, Ali menyebut, gagal ginjal menjadi salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan pembiayaan katastropik bagi pasien dengan total kasus saat ini mencapai 6,9 juta per tahun.
Sebanyak 238 ribu- 405 ribu pasien telah mendapatkan pelayanan yang pembiayaannya dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan biaya berkisar Rp4,3- 7,5 triliun setiap tahunnya. Sedangkan untuk pelayanan hemodialisa setidaknya 6 juta kasus telah dilayani dan dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui Progran JKN pada tahun 2021 dengan biaya Rp4,7 triliun.
Bila dirinci, pada tatalaksana gagal ginjal misalnya, BPJS Kesehatan membiayai tindakan satu kali transplantasi sebesar Rp378 juta, Rp92 juta per tahun untuk dua kali hemodialisa per pekan dan Rp76 juta per tahun untuk tindakan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) atau metode cuci darah yang dilakukan lewat perut.
“Pelayanan gagal ginjal pada pelayanan JKN, hemodialisa yang memang paling tinggi lalu transplantasi ginjal. CAPD memang meningkat di tahun 2016-2020,” kata Ali.
Berbicara pelayanan pada gagal ginjal, Ali berpendapat tindakan transplantasi menjadi yang paling direkomendasikan bagi pasien ketimbang terapi lainnya dari sisi kualitas hidup dan biaya, walau donor yang sulit menjadi kendala.
Dia mengatakan, beberapa rumah sakit di Indonesia saat ini sudah mampu melakukan tindakan ini antara lain RSUD Dr. Zainoel Abidin, RSU Adam Malik, RSUP Dr. M. Jamil Padang, RSUP Dr. M. Hoesin, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sardjito, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar dan RSUP Sanglah Denpasar.
*Sumber: Antara
