Jakarta (PARADE.ID)- Badan Pusat Statistik (BPS) melansir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2019 mengalami peningkatan dibandingkan IDI Nasional pada 2018, di mana tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan pengembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
IDI 2019 mencapai angka 74,92 dalam skala 0 sampai 100, di mana angka ini meningkat dibandingkan IDI 2018 yang sebesar 72,39, sehingga capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia masih berada pada kategori sedang.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun semakin baik, karena ada peningkatan 2,53 poin. Catatannya bahwa angkanya masih berada pada 60-80, artinya kategorinya masih sedang,” ujar Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Senin.
Suhariyanto menyampaikan metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu peninjauan surat kabar lokal, peninjauan dokumen berupa peraturan daerah atau peraturan gubernur, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Adapun dari hasil survei tersebut, data BPS menunjukkan IDI 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek Hak-hak Politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71), dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja.
Namun IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.
“Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat,” ujar Suhariyanto.
(Antara/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
