Momentum pertemuan ini menjadi menarik karena hanya berselang sekitar sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan bertemu Presiden China, Xi Jinping, pada 14–15 Mei mendatang di Beijing.

Sebelumnya, Washington juga dikabarkan meminta Beijing ikut membantu menekan Teheran agar tidak memperkeras blokade Selat Hormuz. Di titik inilah posisi China berubah menjadi sangat penting.

Selama beberapa waktu terakhir, Pakistan memang terlihat memainkan peran sebagai mediator awal antara Iran dan Amerika. Islamabad menjadi jalur komunikasi yang relatif aman untuk menyampaikan pesan kedua pihak. Namun ketika isu mulai menyentuh kepentingan energi global, eskalasi ekonomi internasional, dan stabilitas rantai pasok dunia, maka skala permainan berubah. China hadir bukan lagi sebagai mediator tambahan, melainkan sebagai kekuatan besar dengan kepentingan langsung.

Bagi Beijing, Selat Hormuz bukan sekadar isu Timur Tengah. Jalur itu adalah nadi energi dunia yang ikut menentukan stabilitas industri China. Sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global melintasi kawasan tersebut. Jika konflik memburuk dan distribusi energi terganggu, dampaknya akan terasa pada harga minyak, biaya logistik, manufaktur, hingga stabilitas ekonomi global. China tentu tidak ingin ikut membayar mahal akibat perang yang tidak mereka mulai.

Karena itu, masuknya Beijing ke arena diplomasi Hormuz bukan semata untuk membantu Iran ataupun memenuhi permintaan Amerika Serikat. China bergerak karena kepentingannya sendiri sedang dipertaruhkan.

Di sinilah kekuatan diplomasi China mulai terlihat. Beijing memiliki akses kepada dua pihak sekaligus. Dengan Iran, hubungan ekonomi dan energi China sangat erat.

Dengan Amerika Serikat, meski kompetitif, hubungan keduanya tetap menentukan arah perdagangan global. Posisi ini membuat China memiliki kemampuan berbicara kepada Teheran tanpa dianggap sebagai kepanjangan tangan Washington, sekaligus menyampaikan kepentingan Iran langsung kepada Amerika.

Kunjungan Abbas Araghchi ke Beijing sebelum kedatangan Donald Trump juga tampaknya bukan kebetulan diplomatik biasa. Iran terlihat ingin memastikan posisinya lebih dulu masuk ke meja Beijing sebelum Xi Jinping bertemu Trump. Dengan begitu, China tidak hanya menerima sudut pandang Washington, tetapi juga membawa kepentingan Teheran dalam setiap pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Peran Pakistan dan China dalam konteks ini pun berbeda. Pakistan penting sebagai jembatan komunikasi awal. Namun China memiliki sesuatu yang jauh lebih besar: daya tekan ekonomi, pengaruh geopolitik, serta kepentingan strategis terhadap stabilitas energi dunia. Dalam konflik sebesar Hormuz, mediator yang hanya menyampaikan pesan tidak cukup. Dibutuhkan aktor yang memiliki bobot global.

Beijing Mainkan Pengaruh

Menariknya, Amerika Serikat sendiri tampaknya mulai menyadari bahwa tekanan militer semata tidak cukup menyelesaikan persoalan. Permintaan Washington agar China ikut menekan Iran menunjukkan pengakuan tersirat bahwa pengaruh Beijing terhadap Teheran tidak bisa diabaikan. Artinya, dalam krisis ini, China memegang kunci yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Bagi Beijing, situasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat citra sebagai kekuatan diplomatik global. Jika China berhasil membantu meredakan ketegangan Iran–Amerika dan menjaga stabilitas Hormuz, keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal energi yang lebih aman. China juga akan memperoleh peningkatan pengaruh politik di Timur Tengah sekaligus legitimasi internasional sebagai pemain utama dalam diplomasi global.

Perkembangan ini tentu tidak jauh dari kepentingan Indonesia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia ikut rentan terhadap gejolak Hormuz.

Ketika konflik meningkat, dampaknya bisa langsung terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik. Sebaliknya, jika diplomasi berhasil menahan eskalasi, negara-negara seperti Indonesia akan ikut menikmati stabilitas ekonomi yang lebih terjaga.

Pada akhirnya, kunjungan Menlu Iran ke Beijing dan rencana kedatangan Donald Trump beberapa hari kemudian menunjukkan satu hal penting: China kini berada di titik strategis dalam percaturan global.

Pakistan mungkin menjadi jalur komunikasi awal. Namun Beijing kini telah berubah menjadi ruang utama tarik-menarik kepentingan dunia. Iran ingin didengar, Amerika ingin dibantu, dan dunia berharap Selat Hormuz tetap terbuka.

Pertanyaannya, apakah China akan benar-benar menjadi penurun ketegangan, atau justru memanfaatkan krisis ini sebagai panggung baru persaingan kekuatan besar?

Yang jelas, arah krisis Hormuz kini tidak lagi hanya ditentukan oleh Teheran dan Washington. Beijing sudah masuk ke tengah permainan. Dan ketika China masuk, arah diplomasi dunia bisa berubah jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

*Bachtiar Nasir

Pengamat Politik Timur Tengah 

Artikel Hormuz, Trump, dan Manuver Sunyi China pertama kali tampil pada Parade.id.

Saat ini, kita hidup dalam sistem ekonomi yang rapuh. Nilai rupiah kian tergerus, terutama ketika situasi geopolitik memanas, seperti konflik Amerika–Iran. Dampaknya tidak hanya terasa pada kondisi finansial nasional, tetapi juga hingga ke dapur rumah tangga. Inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok merangkak naik, krisis bahan bakar dan energi muncul, serta akses masyarakat terhadap sejumlah komoditas menjadi terbatas.

Semua ini terus menekan ketahanan ekonomi rakyat. Padahal, sejatinya Bumi Pertiwi adalah negeri yang kaya raya. Kekayaan alamnya sejak dahulu menjadi magnet bagi para pedagang internasional.

Mereka rela mengarungi samudera demi mendapatkan kapur barus, lada, kemenyan, minyak atsiri, cengkih, dan berbagai rempah Nusantara lainnya. Ironisnya, di tengah kekayaan tersebut, sebagian rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan terdampak bencana akibat eksploitasi sumber daya di wilayahnya.

Namun demikian, Allah Ta’ala telah menegaskan dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6, “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Keyakinan ini menjadi fondasi bahwa di balik setiap krisis, terdapat peluang untuk bangkit. Kesulitan akibat bencana alam, krisis pangan, dan energi pascakonflik global harus dimaknai sebagai momentum untuk membangun kembali kemandirian ekonomi umat. Islam tidak hanya hadir sebagai penghibur di tengah kesulitan, melainkan sebagai panduan hidup yang komprehensif—sebuah cetak biru peradaban.

*Sistem Perlindungan Ekonomi Umat*

Ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. tidak semestinya berhenti sebagai pengetahuan atau kekaguman semata. Pemahaman tersebut harus bertransformasi menjadi sistem operasional (operating system) yang membimbing langkah umat. Salah satu implementasinya adalah dengan merekonstruksi sistem perlindungan aset.

Meneladani praktik Rasulullah saw. dan para sahabat, umat perlu kembali mempertimbangkan mekanisme lindung nilai berbasis emas dan perak. Setidaknya, tidak tergesa-gesa menjual atau menggadaikan aset berharga, serta mulai memproyeksikan nilai kekayaan dalam satuan yang lebih stabil seperti emas dan perak.

Tiga langkah strategis dalam perlindungan aset antara lain. Pertama, penguatan cadangan logistik nasional, khususnya pangan dan energi, agar gejolak eksternal tidak langsung berubah menjadi krisis domestik.

Kedua, diversifikasi aset di tingkat negara, institusi, maupun rumah tangga, dengan memilih instrumen bernilai riil dan tahan terhadap inflasi.

Ketiga, penguatan kemandirian komunitas, melalui pengembangan ekonomi lokal, produksi pangan mandiri, serta pengurangan ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Negara memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Stabilitas pangan, keamanan distribusi, dan perlindungan daya beli bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah kepemimpinan.

Dalam perspektif Islam, penguasa adalah pengurus urusan umat. Karena itu, ketika perdagangan global terguncang, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya keselamatan ekonomi rakyat kepada mekanisme pasar internasional. Diperlukan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan aset dari inflasi dan krisis.

Instrumen bernilai intrinsik seperti emas dan perak terbukti lebih tahan terhadap erosi nilai mata uang. Oleh sebab itu, menjaga aset dan menghindari utang yang tidak produktif menjadi langkah penting.

Cadangan emas dan perak yang dimiliki Indonesia sejatinya merupakan modal besar yang harus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

*Bangkitkan Kejayaan Maritim*

Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan maritim dunia. Jika Iran mampu memaksimalkan Selat Hormuz sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik, Indonesia pun memiliki Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan dua samudera dan tiga benua.

Sejarah mencatat, pada abad ke-7 hingga ke-10, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia membawa dan menukar komoditas unggulan Nusantara.

Wilayah Barus (Fansur) di Sumatera Utara bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan kapur barus dan menjadi pintu masuk interaksi dengan saudagar Muslim. Dari jalur inilah Islam menyebar di Nusantara, melalui perdagangan dan interaksi damai, bukan dengan paksaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan maritim memiliki peran strategis dalam membangun peradaban.

Kini, meski kendali penuh atas Selat Malaka tidak berada di tangan Indonesia, peluang untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim tetap terbuka. Komoditas unggulan seperti lada, cengkih, minyak atsiri, damar, dan kemenyan masih tersedia. Laut Indonesia pun menyimpan kekayaan luar biasa yang menunggu untuk dikelola secara optimal.

Dengan semangat inovasi, kemandirian, dan keberpihakan pada kepentingan umat, kejayaan itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih kembali. Saatnya kita bangkit, melindungi aset, memperkuat ekonomi, dan mengembalikan kehormatan umat.

*Bachtiar Nasir

Cendekiawan Muslim

Artikel Emas, Maritim, dan Jalan Kebangkitan Umat pertama kali tampil pada Parade.id.

Gejolak di Selat Hormuz dan Selat Malaka adalah salah satu penandanya. Ia bukan sekadar cerita tentang kapal, minyak, atau jalur perdagangan.

Lebih dari itu, ia adalah sinyal bahwa urat nadi ekonomi dunia bisa terganggu kapan saja. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di level global—ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat.

Harga energi bisa naik, ongkos distribusi melonjak, dan barang kebutuhan menjadi lebih mahal. Semua itu bermuara pada satu titik: daya tahan rakyat.

Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam.

Bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan tentang kesiapan sebuah negara. Apakah pangan cukup tersedia? Apakah distribusi tetap berjalan lancar? Apakah nilai harta masyarakat tetap terlindungi di tengah gejolak?

Selat Hormuz, sebagai jalur penting energi dunia, selalu sensitif terhadap konflik. Sedikit saja ketegangan muncul, pasar langsung bereaksi. Harga bergejolak, biaya logistik meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor mulai merasakan tekanan.

Sementara itu, Selat Malaka—yang selama ini tampak stabil—diam-diam menyimpan kerentanan.

Ketika arus perdagangan terganggu, waktu tempuh bertambah, dan biaya meningkat, efeknya menjalar cepat: dari pelabuhan ke pasar, dari pasar ke rumah tangga. Bagi Indonesia dan kawasan sekitarnya, ini bukan isu jauh. Jalur maritim adalah denyut distribusi kebutuhan sehari-hari. Ketika ia tersendat, yang terganggu bukan hanya perdagangan, tetapi juga kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, wajar jika orang mulai mencari sesuatu yang lebih pasti. Emas dan perak kembali diperbincangkan, bukan sekadar sebagai investasi, tetapi sebagai cara menjaga nilai di tengah ketidakpastian. Ini menunjukkan satu hal sederhana: ketika kepercayaan pada sistem melemah, manusia akan kembali pada sesuatu yang nyata.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pilihan aset. Yang lebih penting adalah arah kebijakan. Ketergantungan yang terlalu besar pada sistem global membuat banyak negara berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak di luar dengan mudah berubah menjadi tekanan di dalam negeri.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan langkah yang lebih mendasar. Ketahanan pangan perlu diperkuat. Sistem distribusi harus lebih mandiri. Dan nilai harta masyarakat harus dijaga agar tidak mudah tergerus oleh krisis.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, situasi ini adalah pengingat tentang peran negara. Pemerintah bukan hanya penjaga stabilitas angka, tetapi pengurus urusan rakyat.

Ketika harga naik dan distribusi terganggu, negara tidak boleh absen.

Prinsip menjaga harta (hifzh al-mal) menuntut adanya perlindungan terhadap nilai kekayaan masyarakat. Sementara menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) mengingatkan pentingnya ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar. Pada akhirnya, semua kebijakan harus kembali pada satu tujuan: kemaslahatan rakyat.

Gejolak di Hormuz dan Malaka mungkin terjadi jauh dari sini, tetapi pesannya sangat dekat. Ia mengingatkan bahwa ketahanan tidak bisa ditunda, dan kemandirian bukan lagi pilihan tambahan.

Di tengah dunia yang mudah terguncang, kekuatan sejati justru lahir dari hal-hal paling mendasar: pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dari situlah sebuah bangsa benar-benar mampu berdiri tegak, bahkan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.

*KH Bachtiar Nasir

Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI)

Artikel Gejolak Hormuz–Malaka: Alarm bagi Ketahanan Umat pertama kali tampil pada Parade.id.

Klaim keberhasilan ekonomi Trump di periode kedua ini mulai retak oleh beban biaya militerisme dan proteksionisme yang ugal-ugalan. Per Januari 2026, utang nasional AS telah menembus angka fantastis US$38 triliun. Rencana ambisius untuk menduduki Greenland dan intervensi militer di Venezuela diperkirakan akan menambah beban anggaran pertahanan sebesar US$450 miliar dalam dua tahun ke depan—sebuah angka yang tidak mungkin ditutup hanya dengan hasil pemotongan pajak domestik.

Inilah poin krusial yang luput dari perhitungan bisnis Trump: ia sedang terjebak dalam skenario yang dirancang secara halus oleh Beijing dan Moskow. Dengan memancing AS membuka banyak front—Venezuela, Laut China Selatan, Iran, hingga sengketa teritorial dengan Denmark—China dan Rusia berhasil membagi fokus Pentagon.

Data perdagangan terbaru menunjukkan bahwa saat AS sibuk menerapkan tarif 10-25% sebagai senjata diplomatik, volume perdagangan antar-anggota BRICS justru melonjak 18% di tahun 2025. Strategi “senjata tarif” Trump telah menjadi bumerang, mempercepat proses dedolarisasi. Bank-bank sentral di Asia dan Timur Tengah dilaporkan telah memangkas kepemilikan obligasi AS mereka sebesar 12% dalam enam bulan terakhir, beralih ke emas dan mata uang digital lokal untuk menghindari sanksi transaksional Trump.

Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan respons yang sangat pragmatis namun kokoh. Dengan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,2% dan peningkatan anggaran pertahanan untuk memperkuat Natuna Utara, Jakarta tidak tergiur masuk ke dalam “permainan sirkus” Washington. Sikap Indonesia yang tegas menolak pencaplokan Greenland dan intervensi di Venezuela adalah sinyal bahwa kekuatan menengah (middle power) tidak lagi sudi diatur oleh logika “bayar untuk bermain” (pay-to-play) ala Trump.

Kesimpulannya, Trump mungkin mahir dalam negosiasi properti, namun ia gagal memahami bahwa geopolitik bukanlah zero-sum game jangka pendek. Jika ia terus menguras sumber daya Amerika untuk mengejar ambisi teritorial dan ego personal, 2026 akan tercatat sebagai tahun di mana Amerika Serikat secara sukarela menyerahkan takhta kepemimpinan globalnya kepada China dan Rusia karena kelelahan fiskal dan moral.

Dalam bisnis, kebangkrutan bisa diselesaikan di pengadilan. Dalam geopolitik, kebangkrutan berarti runtuhnya sebuah imperium.

*Pengamat Politik, Syahrial Mayus

Artikel Ilusi “The Art of the Deal” dan Kebangkrutan Hegemoni Amerika 2026 pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada tahun 1992 pemerintah dengan persetujuan DPR menerbitkan Undang-undang Nomor;  13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian. Undang-undang Nomor 13/1992 yang setelah diundangkan saat itu belum mampu mengentaskan berbagai persoalan yang berlaku selama 15 tahun, 1992-2007. Karena belum mampu membangkitkan perkeretaapian, UU 13/1992 diganti dengan   UU 23/2007 tentang Perekeretaapian.

Hadirnya UU 23/2007 saat itu dinilai relevan untuk menggantikan UU13/1992 yang saat itu sudah usang dan dianggap tak mampu memberdayakan perkeretaapian.

Hadirnya UU 23/2007 telah melahirkan banyak karya bagi perkeretaapian, khususnya untuk pembangunan prasarana rel, persinyalan, terowongan, jembatan dan jaringan listrik atas KRL, maju pesat  seiring perhatian pemerintah di sektor perkeretaapian.

Sebelum lahir  UU 23/2007, pada 5 Agustus 2005 pemerintah telah berusaha menjelaskan dan memisahkan dengan jelas. Fungsi REGULATOR YANG SANGAT JELAS dengan fokus fungsi Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Pengujian yang ada di  Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pembentukan DJKA dengan di Kementerian  Perhubungan.

Dengan dibentuk DJKA sebagai pemerintah sebagai pembuat kebijakan & Policy  juga Jelas dalam UU 23 Tahum 2007 ini ingin menjelaskan dan berbagi peran yang jelas  dan fokus pada  fungsi Regulator melaksanakan Pembangunan prasarana, pemerintah mulai menyusun UU 23/2007 untuk mengganti UU 13/1992.  UU 23/2007 diresmikan pada bulan Juli 2007 pasa masa pemerintahan Presiden SBY.

Menurut UNDANG UNDANG JELAS BAHWA Pemerintah bertindak selaku regulator  Kebijakan dan Pengaturan aturan kebijakan perkeretaapian saja clear fungsinya yang umum dan Regulator ya fungsi Pengatur dan kebijakan dalam sebuah permainan layaknya Wasit & pengatur pertandingan agar semua pemain operator bermain dengan fair & clear-clean yang selama ini dijalakan dengan baik.

Pemerintah sebagai regulator perkeretaapian juga sebagai kuasa anggaran dari APBN untuk membangun prasarana perkeretaapian. Sebagai kuasa anggaran regulator kuasa untuk mensupport  untuk membangun prasarana, menentukan dan memberikan subsidi angkutan perintis, dan susbsidi untuk angkotan perkotaan KRL Jabotabek, KA jarak jauh serta KA Lokal , juga LRT juga diharapkan KA bandara dan Ka Cepat yang semua merupakan penugasan penting dari negara dan rakyat pada BUMN Saat ini di berbagai daerah.

Dukungan Anggaran ini dikeluarkan sebagai public service obligation (PSO), kompensasi dan PMN.

Dalam UU 23/2207 juga diatur untuk  perawataan jalan. Karena prasarana jalan rel, persinyalan dan lainnya merupakan aset dan milik pemerintah, Regulator wajib menyerahkan Aset pada Operator dengan Basto , merawat aset prasarana tersebut setelah membangun prasarana sehingga Berbagi peran antara Regulator dan operator sangat jelas sesuai ketentuan dalam Undang Undang saat ini dan yang akan datang.

Selanjutnya juga regulator juga telah dengan baik menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan rel yang dikenal dengan infrastrukur maintenance Operation (IMO) dan akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan riil sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan perawatan seluruhnya oleh operator.

Dalam prakteknya pelaksanaan UU 23/2007 belum sepenuhnya sempurna dilaksanakan namum Alhamdulillah Regulator  yang telah berhasil membangun sejumlah proyek perkeretaapian di Jawa, Sumatera hingga Sulawesi Selatan dan yang berlaku selalu menjadi wasit yang baik untuk operator dan setiap prasarana yang dibangun di serah terima operasikan pada badan usaha Sebagai Operator sebagaimana amanat undang undang dengan tetap berfungsi sebagai Regulator atau wasit yang baik yang tidak menjelma juga ikut bermain. Regulator jelas pembuat kebijakan dan wasit agar permainan selalu fair.

Saat ini  kinerja  KAI sedang pada masa  yang  terbaiknya sejak  dirintis  awal Perubahan status perumka menjadi Persero lanjut era Transformasi zaman kepemimpinan di bawah Menhub Bapak Ignasius Jonan  dan juga  dilanjutkan oleh kepemimpinan yang berkelanjutkan saat ini dalam masa puncak kemajuan dan pelayanan pada masyarakat dan siap ditingkatkan lagi  untuk Transformasi layanan secara  digital dan terdapat aspek AI di dalamnya siap melaksanakan tugas sebagai operator kereta api terbaik bahkan di dunia (banyak saksi dr WNA warga dunia yang menyaksikan pengelolaan kereta api di indonesia bahkan mengalahkan layanan di negara adikuasa seperti amerika).

BUMN di sektor perkeretaapian saat ini sebagai operator yang mengoperasikan sarana diatas rel milik pemerintah, yang di bawah kebijakan dan regulasi pemerintah yang merupakan fungsinya diatur undang undang sebagai regulator di mana fungsi operator sudah dijalankan secara terbaik layanan pada masyarakat dan negara dengan rekor mengangkut 421.7 juta penumpang dan 63 juta ton barang. Dimana secara  market share nasional cukup significant dalam mengatasi kelancaran traffic nasional dan mendukung solusi sistem logistik nasional terutama di masa angkutan puncak long week end, angkutan natal dan tahun baru serta angkutan lebaran yang efisien, selamat dengan angkutan buat rakyat angkutan motisnya membuat masyarakat nyaman aman selamat sampai tujuan dan mengatasi solusi lingkungan terbaik dari operator terbaik di indonesia yaitu KAI yang sudah mampu jadi contoh dan pattern pola terbaik kebaikan pengelolaan dan layanan terbaik untuk moda angkutan lain di asia tenggara.

Bahkan dan tiada alasan untuk ada pengganti operator lain yang lebih sukses daripada BUMN yang ada saat ini dan tiada alasan ada perbaikan dari sisi manajerial dan bahkan moda angkutan lain dan bahkan manajemen di moda lain banyak belajar dr transformasi  pada BUMN perkeretaapian yang ada saat ini.

Pemerintah telah berhasil dan sukses membangun prasarana stasiun kereta api di Jabotabek dan di Jawa Sumatera dengan baik & sukses, regulator  lebih dikenal sebagai pembuat kebijakan dalam dan yang melaksanakan pembangunan prasarana dimana prasarana di Kemenhub dan Kemen PU selanjutnya diserahkan  di-Basto-kan pada BUMN sesuai ketentuan dalam Undang Undang agar bener bener terbagi dan pembagian yang jelas antara regulator  sebagai wasit dan operator sebagai pemain utama eksekusi kebijakan pemerintah agar semuanya fair dan terjaga GCG sesuai ketentuan undang Undang Kereta Api, UU BUMN, UU  Keuangan Negara dan UU Tipikor agar terjaga  Transparansi akuntabilitasnya.

Dan sebagai operator bumn KAI  saat ini yang memberikan pelayanan prima dengan produk-produk inovatifnya jelas di sini pemisahan dan pembedaan yang clear and clean antara regulator dan operator tidak ada campur tangan dan tiada intervensi apapun dan saling menjaga fungsi masing-masing.

Lalu bagaimana seharusnya Regulator dan operator berperan secara jelas pemisahan dan pembedaan yang jelas jangan ambigua atau saling intervensi masing-masing?

Apakah UU 23/2007 telah sesuai dengan peran masing-masing regulator, operator dalam UU 23/2007? Perlu pengkajian UU 23/2007.

Lalu apa yang kurang sempurna dari UU 23/2007? Perlu penegasan, pengaturan peran Regulator. dalam proyek pekerjaan sipil, sehingga regulator tidak masuk ke wilayah operator. regulator cukup memberikan arahan, kebijakan dan evaluasi dalam Pembangunan dan pemeiliharaan prasarana perkeretaapian.

Solusinya untuk penugasan perawatan prasarana bahkan pembangunan bisa dikerjakan oleh holding BUMN atau badan usaha Badan Penyelenggara atau operator yang terbaik saat ini yang ada yang fungsinya sebagai operator dan ber integritas yang tidak pernah berhadapan dengan persoalan hukum.yang ada.

Bila berbentuk badan layanan umum (BLU), belum tentu berjalan dengan baik dibandingkan hasil nyata oleh operator saat ini yang sudah punya kisah sukses panjang.

Dengan demikian peran regulator  dalam proyek bisa didelegasikan. Jadi regulator memberikan penugasan pada operator dan di revitalisasi serta dikuatkan dalam perusahaan  dari BUMN sebagai holding yang terintegrasi. Pemeliharaan prasarana operasional saat ini dilaksanakan oleh KAI. Setiap tahun regulator melakukan penugasan pada Operator terbaik saat ini yaitu  KAI.

Solusinya KAI bisa sistem holding terbaru  nantinya menjadi dijadikan  holding yang membawahi berbagai fungsi sebagai pengelola sarana, prasarana dan aset  row semuanya dijadikan satu  bagian dari operator terbaik saat ini. Kementerian BUMN saat ini sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untu berusaha menggabungkan merger perusahaan satu kluster dalam holding BUMN di bawah koordinator KAI sebagai induk dan lead-nya.

Jadi kesimpulannya ialah bahwa regulator sudah menjalankan fungsi dengan baik dan BUMN Perkeretaapian juga sudah membuktikan experience nya dalam best praktisnya yang sudah berhasil dijalankan oleh operator saat ini, sehingga perlu terus  dikaji dan direkomendasikan untuk dikuatkan pembentukan Badan Usaha Perawatan Sarana (BUPS), Badan Usaha Perawatan Prasarana (BUPP), dan BUP untuk Aset ROW eksisting dalam satu naungan manajemen holding BUMN terbaik saat imi seiring pembenahan dengan solusi manajemen holdingisasi dari Kementerian BuMN dan sehingga regulator tidak perlu repot-repot terjun sebagai operator pemeliharaan prasarana, sarana dan aset row karen aspek manajemennya sudaj dijalankan secara baik oleh operator dan cukup masing-masing menghormati sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang Regulator yang sudah sangat sukses sebagai pengatur , pembuat policy and rule.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan (regulator) fokus di kebijakan dan Badan Penyelenggara yang sudah berjalam saat ini sebagai eksekusi  kebijakan fokus sebagai operator yang sekarang sudah menjalankan fungsinya yang baik ditingkatkan dan dilanjutkan dengan dukungan pemerintah.

Demikian sekelumit wacana untuk perkeretaapain Indonesia yang lebih baik, modern, transformatif , adaptif dan semakin maju dalam melayani rakyat. Merdeka.

*Edi Suryanto

Presiden Federasi SP Perkeretaapian dan Ketum Serikat Pekerja Kereta Api

Artikel Pembagian Peran yang Jelas di Dalam Sistem Transportasi Nasional Perkeretaapian sesuai UU pertama kali tampil pada Parade.id.

Terbukti , pada pertemuan yang dilakukan kemarin Jum’at 29 November 2024 di Istana Negara antara Presiden KSPI sekaligus Presiden PARTAI BURUH Bung Said Iqbal dengan Presiden RI Bp Jendral TNI Prabowo Subianto berbuah positif bagi upah Buruh Indonesia untuk tahun 2025 .

Secara resmi , Presiden RI Bp Jendral TNI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Upah Minimum Buruh Indonesia di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk tahun 2025 diputuskan naik 6,5% .

Adapun untuk UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota) Presiden RI memutuskan wajib diberlakukan sesuai Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nmr 168 thn 2023 .

Untuk UMSP dan UMSK , Presiden RI memutuskan untuk dirumuskan secara bersama sama di Rapat Dewan Pengupahan timgkat Provinsi dan Kabupaten Kota yang melibatkan unsur Pemerintah , Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh .

Saya menyampaikan bahwa kemenangan KSPI dan PARTAI BURUH serta Buruh Indonesia pada hari ini adalah BUKTI KUAT bahwa jika Serikat Pekerja/Serikat Buruh kembali kepada identitas sejatinya sebagai Organisasi gerakan , maka kemenangan demi meningkatkan kesejahteraan Buruh Indonesia pasti dapat selalu diraih .

Militansi aksi yang penuh dengan dinamika yang begitu tinggi di berbagai Kabupaten Kota pada beberapa minggu belakangan , berhasil mempengaruhi kebijakan Pemerintah Pusat RI yang wajib diikuti oleh seluruh Gubernur di seluruh Indonesia saat membuat SK kenaikan upah di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia .

Saya  memastikan bahwa Pengumuman Presiden RI tentang upah minimum Buruh Indonesia untuk tahun 2025 tidak membuat aksi KSPI dan PARTAI BURUH di seluruh Kabupaten Kota menjadi terhenti . Mengapa ?

Meskipun MOGOK NASIONAL secara resmi telah diumumkan oleh Presiden KSPI sekaligus Presiden PARTAI BURUH batal dilaksanakan , namun aksi Pengawalan terhadap seluruh sidang Dewan Pengupahan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota saat membahas UMSP dan UMSK tetap harus dilanjutkan .

Kemenangan kita pada hari ini adalah karena kuatnya gerakan lapangan di berbagai Kabupaten Kota .

Dinamika ini harus tetap dijaga sampai tiba waktunya Gubernur di seluruh Indonesia menandatangani dan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sesuai perintah Undang-Undang .

*Makbullah Fauzi

Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI/Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh

Artikel Kekuatan Gerakan Lapangan adalah Kunci Kemenangan pertama kali tampil pada Parade.id.

jika kita melihat dialog kedua belah pihak saya yakin dan percaya bahwa  seluruh masyarakat akan mampu mengambil kesimpulan bahwa mereka berdua telah menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tidak akan melebar kemana mana, dimana kita melihat kedua belah pihak berusaha menurunkan ego masing masing, serta saling menyampaikan pendapat dengan kepala dingin, kita tentunya melihat dan mendengar bagaimana sikap manis dan humanis yang ditunjukkan bang farhat saat bang Denny datang kerumah bang Farhat.

kita melihat  bagaimana Denny Sumargo datang dan mengambil titik terendah di depan bang Farhat hingga berkata tidak akan melawan dan menuntut jika di hajar. Bang Denny Sumargo juga memperlihatkan sikap yang luar biasa yang langsung mengambil keputusan untuk pulang dari rumah Farhat dan tidak akan melanjutkan masalah tersebut setelah mendengarkan klarifikasi bang Farhat termasuk info yang bang Farhat dapat dari oknum wartawan soal kata yang dikeluarkan bang Denny kepada bang Farhat yang ternyata belum di klarifikasi langsung ke bang Denny sehingga menjadi pemicu perseturuan ini.

Dari tontonan yang kita Saksikan Saya rasa kita dan seantero Nusantara pastilah berfikir bahwa masalah ini telah mereka selesaikan dengan baik, tetapi faktanya sangat mengecewakan, sikap manis dan humanis  bang Farhat Abbas bahkan kalimat memuliakan semua orang yang datang kerumahnya ternyata hanya sebuah topeng belakang, bang Farhat akhirnya memperlihatkan tindakan yang sangat jauh dari prinsip SIRI’ NA PACCE dan prinsip TARO ADA’ TARO GAU’ bukannya menyudahi masalah seperti yang kita saksikan bersama di vidio yang tersebar luas, Bang Farhat malah mengambil tindakan yang membuat kita semua kaget dengan cara membuat buat laporan ke polisi.

Kami paham bahwa upaya melaporkan bang Denny tentunya menjadi hak bang Farhat Tetapi secara etika moral saya rasa ini adalah tindakan yang sangat mengecewakan kita semua sebagai anak bugis Makasar menurut kami tindakan ini ibarat tindakan yang di ambil para kompeni Belanda yang selalu berusaha  menikam dari belakang yang selalu berusaha menjebak orang dengan tipu muslihat.

Bang FARHAT ABBAS yang saya hormati ,,Bugis Makassar adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan.  Bugis Setau saya berasal dari istilah MAUGI yang berarti SIFAT BAIK dan MAKASSAR yang dapat di artikan sebagai TINDAKAN NYATA. sehingga ORANG BUGIS MAKASAR adalah ORANG YANG MEMILIKI SIFAT BAIK HATI DAN SELALU MEMPELIHATKAN KEBAIKANNYA DALAM TINDAKAN NYATA.

Saat saya melihat vidio pertemuan kalian berdua, Saya bahkan masyarakat sangat bisa menilai siapa lelaki terhormat diantara kalian berdua , tetapi saya berusaha untuk tidak melihat itu karna kekurangan itu di tutupi dengan usaha kalian berdua untuk menahan diri  dan berusaha untuk saling memahami hingga melahirkan pemikiran yang sama bahwa hal ini hanya kesalahan pahaman yang tdk perlu dilanjutkan.

Saya tidak pernah menyangkan Denny Sumargo yang datang kemurmahmu sambil merendahkan dirinya di hadapanmu dengan bahasa tidak akan melawan dan tidak akan menuntut jika kamu hajar justru kamu balas dengan dengan laporan polisi,  siasat yang kamu lakukan mengingatkan kami  dengan karakter seorang kompeni Belanda penjajah sejati yang selalu berusaha menjebak orang dengan segala macam tipu muslihat.

Bung Farhat Abbas yang saya hormati  jadilah orang Bugis Makasar sejati perlihatkan kebesaran jiwamu, belajarklah untuk selalu berusaha melakukan Tabayyun sebelum bertindak, buktikan kepada seluruh anak Bugis Makasar di jakarta bahwa kamu adalah sosok yang menjunjung tinggi prinsip SIRI’ NA PACCE’ menjunjung tinggi prinsip TARO ADA’ TARO GAU’ (PERKATAAN SELALU SESUAI DENGAN PERBUATAN) dan bukan sebaliknya

Kepada saudaraku Bang Denny Sumargo’, Apa yang menimpa dirimu adalah kehendak Allah SWT  yang tidak bisa di hindari karena SUNGGUH TIDAK AKAN MENIMPA APAPUN KEPADAMU KECUALI ATAS KETETAPAN YANG TELAH DI TETAPKAN KEPADAMU, SUNGGUH ALLAH ADALAH SEBAIK BAIK PELINDUNG anda telah memperlihatkan sikap terhormat seorang laki laki,  ambil hikmah dari kejadiannya ini jangan pernah malu untuk minta maaf kepada siapapun yang mungkin tersinggung atas perkataan atau perbuatan kita.

Laki laki hebat adalah laki laki yang berani meminta maaf. Semoga ALLAH SWT  mempertemukan kalian berdua dalam keadaan baik.

Muhammad Zulkifli

Putra Bugis Makassar/Ketua Karang Taruna Kota Makassar

Artikel Buat Saudaraku Farhat Abbas dan Denny Sumargo dari Putra Bugis Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada banyak informasi tentang jabatan Hakim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Celakanya, Hakim tidak terbiasa dan cenderung malu bersuara mengenai hak keuangan di tengah banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Namun, sepertinya keadaan yang dihadapi Hakim mulai sulit diterimanya secara rasional, sehingga akhirnya lahirlah imbauan cuti serempak sebagai bentuk protes.

Tentang hak keuangan Hakim

Ada apa dengan hak keuangan Hakim Bukankah ketentuan tentang penggajian Hakim sudah disamakan dengan penggajian PNS. Artinya, jika PNS naik gajinya, maka saat yang sama Hakim pun gajinya ikut naik. Sebaliknya, jika Hakim tidak mendapatkan kenaikan penghasilan selama 12 tahun, berarti hal serupa juga dialami PNS?. Tapi kok cuma Hakim yang ribut?

Terlepas dari perdebatan tentang apakah layak mempersamakan gaji Hakim dengan gaji PNS (mengenai ketentuan ini, sudah dibatalkan dalam Putusan MA dalam perkara HUM tahun 2018), sangat perlu menjelaskan perbedaan postur hak keuangan Hakim dan PNS.

Hakim berhak atas gaji pokok dan tunjangan jabatan, namun tidak berhak atas tunjangan kinerja. Penghasilan paling signifikan diperoleh Hakim pada unsur tunjangan jabatan.

Adapun PNS, contoh PNS di Mahkamah Agung, mereka berhak atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Penghasilan paling signifikan terletak pada unsur tunjangan kinerja.

Nah, yang disamakan antara Hakim dan PNS itu hanya pada unsur gaji pokok, sehingga jika PNS naik, maka Hakim ikut naik. Unsur inilah yang dalam 12 tahun terakhir baru naik sekian kali (lupa berapa kali) dan pun bukan merupakan unsur yang signifikan dari penghasilan Hakim dan PNS.

Unsur yang signifikan yaitu tunjangan jabatan bagi Hakim dan tunjangan kinerja bagi PNS diatur secara berbeda.

Pada mulanya, tunjangan jabatan Hakim memang lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan kinerja PNS Mahkamah Agung. Namun, seiring waktu, dalam 12 tahun terakhir, pengaturan tentang tunjangan Hakim tidak pernah mengalami perubahan atau penyesuaian.

Pada range waktu yang sama, pengaturan tentang tunjangan kinerja PNS, termasuk PNS pada Mahkamah Agung, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan peningkatan yang signifikan.

Dampaknya, sejak beberapa tahun lalu, di pengadilan tingkat pertama tunjangan kinerja Panitera dan Sekretaris sudah lebih tinggi dibanding tunjangan jabatan Hakim.

Bahkan sekarang, sejak adanya kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, tunjangan pejabat-pejabat baru di bawah Panitera dan Sekretaris pun sudah menyamai bahkan melampaui tunjangan jabatan Hakim.

Hal inilah yang menimbulkan permasalahan yang tidak sesederhana dibayangkan.

Sama kita ketahui bahwa Hakim adalah jabatan yang menjadi jantung lembaga peradilan. Tanpa Hakim, tak ada pengadilan.

Adalah suatu ketimpangan apabila Hakim diberi hak keuangan lebih rendah dibanding jabatan lain yang ada di pengadilan.

Ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun, namun baru menyeruak belakangan ini. Bukan karena Hakim baru sekarang ini merasakan hal tersebut sebagai ketimpangan sebab pada tahun 2018 misalnya Hakim sudah mengajukan perkara uji materi di Mahkamah Agung. Dan, permohonannya dikabulkan. Hanya saja pemerintah tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

Jadi sejak lama Hakim sudah menyikapinya, namun sebagai silent corps, cara menyikapinya pun soft, tidak terbuka.

Sejarah yang berulang

Tahun 2011, protes serupa pernah terjadi. Ribuan Hakim yang tersebar di daerah-daerah seantero nusantara mngancam akan mogok sidang.

Kala itu, postur hak keuangan Hakim juga cukup aneh. Gaji calon Hakim malah lebih besar dibanding gaji Hakim. Jadi, kalau hari itu seorang calon hakim dilantik menjadi Hakim, maka pada saat itu juga gajinya menurun.

Pengaturan gaji Hakim saat itu terpisah dengan pengaturan gaji PNS.

Pada mulanya, di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, gaji Hakim persis 2 kali lipat lebih banyak dibanding gaji PNS. Jadi, kalau PNS  kala itu digaji 1 juta, maka Hakim dengan golongan dan masa kerja yang sama digaji 2 juta.

Namun, norma yang mengatur gaji Hakim dan PNS berbeda. Kemudian, setiap tahun terjadi perubahan gaji PNS sebesar beberapa persen. Sedangkan norma penggajian Hakim tidak ikut berubah. Hal demikian terus terjadi sampai 12 tahun lamanya, sampai akhirnya gaji PNS lebih tinggi dibanding gaji Hakim dengan golongan dan masa kerja yang sama.

Aksi protes Hakim kalanitu mendapat respon positif. Karena keadaan mendesak, maka saat itu diambil 2 pokok kebijakan, yaitu:

– (Untuk sementara) gaji Hakim disamakan dengan gaji PNS

– Hakim diberi tunjangan jabatan dengan nilai yang saat itu terbilang tinggi, sehingga menjadi unsur hak keuangan paling signifikan bagi Hakim

Kebijakan tersebut dimuat dalam PP 94 Tahun 2012. Isinya nampak jelas menunjukkan langkah taktis/darurat pemerintah untuk mengatasi permasalahan saat itu.

Ada sejumlah klausul yang masih menggantung. Misalnya Hakim diberi hak fasilitas rumah negara dan alat transportasi, tapi disertai frasa apabila keuangan negara mampu memenuhinya.

Tidak ada klausul pada peraturan pemerintah tersebut yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal serupa di kemudian hari. Misalnya dengan menetapkan persentase kenaikan tetap gaji dan tunjangan Hakim setiap tahun, atau rasio perbandingan hak keuangan Hakim dengan PNS, sehingga tidak ada lagi kemungkinan Hakim mendapatkan hak keuangan yang lebih rendah dari PNS.

Setelah peristiwa tahun 2011-2012 tersebut, ternyata bibit akan berulangnya hal serupa sudah tampak. Hak keuangan Hakim tidak pernah berubah sekalipun PNS mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.

Akibatnya, dinulailah “gerakan bawah tanah” oleh para Hakim ex pejuang PP 94/2012, antara lain dengan mengajukan perkara permohonan hak uji materil PP 94/2012.

Walhasil, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonannya. Ketentuan gaji pokok dan hak pensiun Hakim dalam PP 94/2012 dibatalkan. Pemerintah pun berkewajiban merevisinya dalam jangka waktu 90 hari.

Sayang seribu sayang, sampai 6 tahun usia putusan Mahkamah Agung tersebut, pemerintah tidak kunjung menyusun peraturan pemerintah yang baru. Akibatnya, Hakim makan gaji ilegal hampir 6 tahun lamanya, sampai sekarang.

Perjuangan Mahkamah Agung dan IKAHI

Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sesungguhnya tidak tinggal diam atas sikap pemerintah yang seperti tidak peduli terhadap hak keuangan Hakim.

Mahkamah Agung tercatat telah beberapa kali mengajukan usul perubahan PP 94/2012 sejak tahun 2019.

Setelah melalui berbagai kajian yang digawangi Biro Perencanaan MA, akhirnya draft perubahan PP 94/2012 tuntas. Usulan pun dilayangkan.

Berbagai pertemuan di Kemenpan dan Kemenkeu sudah digelar. Namun, tetap tidak ada hasil.

2 tahun terakhir ini, IKAHI pun terbilang sangat serius memperjuangkan revisi PP 94. Bahkan Munas IKAHI merekomendasikan agar hal tersebut menjadi konsen utama IKAHI.

PP IKAHI sudah membentuk tim yang sangat intens menyusun ulang draft perubahan PP 94/2012, lalu kembali menggelar serangkaian pertemuan dan pembahasan bersama Kemenpan dan Kemenkeu.

Sayangnya, hingga 12 tahun usia PP 94/2012 dan jelang berakhirnya 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, apa yang diharapkan para Hakim tetap tidak kunjung terwujud.

Ketika silent corps memutuskan protes

Bertahun-tahun bersabar dan berpositif thinking, akhirnya Hakim-Hakim khususnya yang berada di pelosok-pelosok nusantara keluar dan bersuara.

Tidak adanya respon konkrit pemerintah membuat bom waktu itu benar-benar meledak.

Hakim-Hakim sepertinya sudah tidak sanggup membiarkan pemerintah memberi hak keuangan yang lebih rendah kepada Hakim dibanding PNS yang baru saja diangkat. Ini sepertinya sudah keterlaluan.

Para pengadil sudah merasa diperlakukan tidak adil. Jabatan yang seharusnya didesign berwibawa dan terhormat, pada kenyataannya diperlakukan tidak adil dan tidak terhormat.

Ribuan Hakim itu berharap agar mereka cukup diperhadapkan pada ujian menjaga integritas dan profesionalitas di tengah tumpukan pekerjaan dan banyaknya godaan untuk berlaku culas. Mereka berharap agar hal itu tidak ditambah lagi dengan ujian kesabaran untuk menerima perlakuan yang tidak menempatkan jabatannya dalam kedudukan tidak terhormat.

Kawan, pernah tidak kita membayangkan anggota DPR diberi hak keuangan yang signifikan di bawah sekretaris dewan dan bahkan sedikit di bawah staf ahlinya? Tentu kita anggap hal itu mustahil. Ya, itu mustahil di DPR, juga di lembaga negara lainnya. Tapi, ketahuilah bahwa hal itu senyatanya telah bertahun-tahun dialami oleh Hakim. Hakim yang selama ini kita gelari wakil Tuhan dan kita harapkan menegakkan hukum seadil-adilnya.

Selamat berjuang Hakim Indonesia!

* Andi Muhammad Yusuf Bakri

Ketua Pengadilan Agama (PA) Bulukumba

Artikel Kenapa Ribuan Hakim Protes dengan Cuti Serempak pertama kali tampil pada Parade.id.

Abdul Razaq Al Amin Ode

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sastra Universitas Nasional

Pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari lalu cukup menuai pro dan kontra di masyarakat, pasalnya Jokowi mengatakan bahwasanya presiden boleh ikut dan berpihak pada proses kampanye, selama itu tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan tersebut memiliki ambiguitas secara hukum, dimana pernyataan Pak Jokowi tersebut jelas melangkahi aturan perundang-undangan pemilu.

Dalam pernyataannya dia hanya mengacu pada satu pasal saja yang dimuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni pasal 281 ayat 1 yang berbunyi “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: (a.) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b.) menjalani cuti di luar tanggungan negara.”

Publik menilai ada kejanggalan dalam pernyataan presiden tersebut.

Bagaimana tidak, masyarakat sudah mengetahui bahwasanya yang tengah mencalonkan diri dalam kontestasi politik 2024 adalah anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sementara dalam pernyataannya tersebut, Presiden secara eksplisit ingin menunjukkan keberpihakan atas politik cawe-cawenya. Padahal jika kita cermati secara mendalam, pada UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, setelah pasal 281 terdapat lanjutan di pasal 282 dan 283 yang secara gamblang melarang Presiden atau pejabat negara lainnya untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu kendati peserta pemilu tersebut adalah anggota keluarga dari Presiden.

Dari sini penulis mengindikasikan ada hiden agenda yang dibawa oleh presiden jokowi untuk menjadikan gibran sebagai the next pemerintahannya.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut bisa kita lihat pada pertemuan antara Presiden dengan beberapa Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mulai dari Pertemuan yang dikemas dengan makan siang bersama Airlangga Hartanto(Golkar), Zulkifli Hasan(PAN), Agus Harimurti Yudhoyono(Demokrat), dan yang paling miris adalah pertemuannya dengan Prabowo Subianto dalam jumpa makan siang di Magelang, 29 Januari yang lalu.

Ditambah lagi dengan pelanggaran terhadap pasal 547 UU No.7 Tahun 2017, dimana ada penyalahgunaan fasilitas negara dan gestur tubuh yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil RI-1 pada saat kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah baru-baru ini. Gestur yang muncul dari dalam mobil RI-1 ini secara tendensius menunjukan keberpihakan Presiden kepada salah satu Paslon.

Keberpihakan Presiden yang lain juga bisa kita lihat pada Pembagian Bansos di berbagai daerah, salah satunya di Banten beberapa waktu yang lalu. Pembagian bansos seharusnya tidak dilakukan oleh Presiden, melainkan oleh Menteri Sosial atau Dinas terkait, kemudian semakin nampak keberpihakan presiden ketika pembagian bansos di Banten tersebut digelar di sebelah Baliho bergambar “Prabowo-Gibran”.

Olehnya itu jangan disalahkan bila publik dapat menilai ketika hasil pemilu nantinya telah muncul, adalah tidak terlepas dari praktik KKN dan kecurangan melalui politik cawe-cawe presiden.

Selain itu, statement Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari yang menyebutkan presiden dalam mengikuti kampanye harus mengajukan cuti ke presiden sangat absurd dan cacat logika hukum.

Penulis sepakat dengan Yusril Ihza Mahendra yang menyarankan presiden mengeluarkan kepres terkait cuti dan atau presiden menyampaikan kepada rakyat melalui pidato politik di istana, bahwasanya presiden telah cuti dalam menghadapi kampanye politik 2024 guna menghindari konflik kepentingan dan kegaduhan di masyarakat.

Presiden yang secara langsung juga adalah kepala negara harusnya bisa mencerminkan diri sebagai representasi dari seadil-adilnya keputusan, agar tidak menimbulkan asumsi di masyarakat tentang pemilu yang bersifat tidak fair dalam praktiknya.

Sementara pada faktanya diketahui bersama bahwa asas dari pemilu itu adalah jujur dan adil.

Analogi sederhananya adalah negara ini seperti satu keluarga, dimana ketika harta warisan hanya diberatkan pada satu anak saja, tentunya akan menimbulkan prahara/konflik interest dalam keluarga tersebut.

Begitulah gambaran dari Indonesia jika Presiden menunjukan keberpihakannya dalam kontestasi Pilpres 2024.

Penulis berharap agar Presiden Jokowi dapat menjadi teladan untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna mencegah setiap konflik kepentingan dan memicu kegaduhan di masyarakat.

Sehubungan dengan itu pula, penulis mengutip salah satu petikan ahli, yakni Mao Zedong yang mengatakan: “Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah.”

Sebagai kesimpulan penulis menyarankan agar Jokowi sebagai presiden untuk tidak ikut serta dalam kampanye dan tidak menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kontestan pemilu, kendati itu adalah anggota keluarganya.

Artikel Pernyataan Kontroversial Presiden Jokowi tentang Presiden Boleh Mengikuti Kampanye, Ditinjau dari Perspektif Perundang-undangan pertama kali tampil pada Parade.id.

Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra

Debat pertama Pilpres 2024 sudah beberapa hari lewat, namun publik masih saja terus membicarakannya hingga kini. Baik di laman media mainstream, maupun di media sosial. Masih banyak orang yang belum berhenti membahas debat pertama itu. Melihat antusiasme tersebut, saya punya dua catatan positif terkait debat pertama Pilpres 2024.

Pertama, tingginya tanggapan publik atas debat pertama Pilpres menunjukkan masyarakat kita antusias mengikuti acara tersebut. Ini manandakan kehidupan demokrasi kita masih cukup baik. Ada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses berdemokrasi yang tengah berlangsung.

Kedua, berbeda dengan debat pada dua Pilpres sebelumnya, yang hanya menghadirkan dua pasang calon, pada debat Pilpres kali ini kita kembali disuguhi debat lebih dari dua kandidat. Ini juga hal positif lain yang pantas diapresiasi.

Polarisasi dua kubu sebagaimana pernah muncul pada dua Pilpres sebelumnya tak boleh kita pelihara. Sehingga, hadirnya tiga kandidat dalam Pilpres 2024 sebagai bentuk kemajuan. Alhamdulillah, kehidupan demokrasi kita tak jadi mandek. Kita bisa menatap tahun 2024 dengan pandangan lebih optimis.

Terkait isi dan jalannya debat, ada satu poin penting yang ingin saya garis bawahi. Dari tiga kandidat, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa tampil otentik, apa adanya. Ada yang bilang, Prabowo satu-satunya kandidat yang bukan plastik. Saya sepenuhnya setuju dengan perumpamaan tersebut.

Sebagai tokoh, Prabowo memang tak menyukai pencitraan. Bahkan, dalam sejumlah hal, ia bisa disebut anti-pencitraan. Saya yang mengenal dari dekat selama 30 tahun, menyaksikan bagaimana Prabowo hanya mau tampil apa adanya tanpa kosmetik. Bahasa dan pernyataan politiknya selalu lugas, tak pernah belepotan oleh bedak dan lipstik.

Saat menjawab pertanyaan insinuatif dari Ganjar Pranowo atas kasus pelanggaran HAM, misalnya, dengan lugas Prabowo menjawab bahwa ia tak pernah punya persoalan dengan semua tuduhan itu. Kalau ada persoalan, maka tak mungkin sebagian besar aktivis 1998 mau duduk di belakangnya pada debat malam itu.

Atau, jika ia memang dituduh punya persoalan HAM, maka calon wakilnya Ganjar Pranowo, Prof. Dr. Mahfud MD, yang kebetulan menjabat sebagai Menko Polhukam, seharusnya telah membereskan persoalan tersebut.

Untungnya Prabowo tak bilang bahwa Ganjar Pranowo pun ikut menjadi Tim Pemenangannya tahun 2009 ketika Mega-Prabowo. Saya menjadi saksi dan penulis “Perjanjian Batu Tulis” tahun 2009 ketika Megawati hanya mau maju kalau calon wapresnya adalah Prabowo Subianto. Ganjar ketika itu menjadi bagian dari “Tim Sukses”. Saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Mega-Prabowo dan Hasto Kristiyanto menjadi wakil sekretaris saya.

Kalau Prabowo punya masalah, tak mungkin juga Mahfud MD mau menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Saya yang waktu itu meminta dan mengusulkan Mahfud MD sebagai Ketua Tim. Dan saya ditunjuk sebagai Sekretaris Tim yang sehari-hari bekerja sama dengan Mahfud MD berjuang memenangkan Prabowo-Hatta.

Jadi menurut saya, jawaban-jawaban Prabowo dalam debat pertama Pilpres ini sudah sangat lugas, tegas, dan juga telak. Prabowo tak menjawab dengan kata-kata normatif dan bersayap sebagaimana sering dilontarkan dua kandidat lain, yang sebenarnya jika diteliti hanya bersifat tautologis, jika begini maka begitu.

Kelugasan dan otentisitas semacam itulah yang selalu dipertontonkan Prabowo, baik dalam debat kemarin, maupun dalam semua penampilan publiknya selama ini. Ia selalu membahas persoalan, atau menjawab pertanyaan, berdasarkan pengalaman riilnya sebagai manusia Indonesia yang sudah malang melintang. Jika harus tegas, ia akan bersuara tinggi saking semangatnya. Jika harus berkelakar, ia bisa terbahak-bahak. Jika sedang senang, ia akan berjoget spontan yang kini orang namakan “joget gemoy”. Itulah Prabowo, manusia apa adanya, otentik.

Prabowo bukanlah tipikal pemimpin pesolek yang selalu berusaha tampil cantik dan anggun di depan publik, meskipun keanggunan dan kecantikan itu sebenarnya hanya polesan saja. Akibat enggan didandani dan disuruh bersolek itulah banyak orang selama ini telah menyalahpahami Prabowo sebagai tokoh temperampental, sebuah penilaian yang sepenuhnya keliru.

Silakan dicatat, Prabowo tak pernah menyerang atau menjatuhkan orang di depan publik, meskipun terhadap orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, atau mengecewakannya. Mungkin mudah bagi kita untuk menahan diri, karena kita tak pernah disakiti, dikhianati, atau dikecewakan. Tapi Prabowo, orang yang sering difitnah dan dikhianati itu, terbukti bisa menyimpan kemarahan dan kekecewaan pribadinya tetap berada di relung hatinya. Ia hanya meledak-ledak untuk urusan-urusan yang bersifat publik saja. Dan hal ini jelas bukanlah sebuah kekurangan.

Dalam debat kemarin, Prabowo juga tak menonjolkan ke-aku-annya, melainkan lebih banyak mengedepankan ke-kita-an. Berkali-kali ia mengingatkan pentingnya “kekitaan”. Hal itu bukan hanya semata-mata tinggal dalam kata-kata. Prabowo sudah melakukan dan mempraktikan sendiri semua yang diomongkannya. Jika harus mengalah untuk kepentingan yang lebih besar, ia mengalah. Itulah yang ditunjukkan pasca Pilpres 2019. Demi persatuan nasional, Prabowo bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo dengan semangat rekonsiliasi nasional. Kalau ada yang bilang tak tahan beroposisi, cobalah bangun partai atau masuk dalam partai politik. Perjuangan politik seringkali tak mudah, tak hitam putih. Ada kalanya harus mundur selangkah, untuk maju seribu langkah. Ada kalanya, perjuangan berliku itu panjang untuk mencapai tujuan.

Terkait kekitaan, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang selalu berusaha merangkul orang lain untuk kepentingan yang lebih besar. Pada Pilpres 2014, misalnya, Anies Baswedan sering menyindir dan menyerang Prabowo. Namun, Prabowo tak pernah memasukkan serangan-serangan itu ke dalam hati. Terbukti, untuk menghentikan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Prabowo telah mengorbitkan dan membiayai Anies jadi gubernur. Hal semacam itu tak mungkin dilakukan oleh orang yang sempit hati dan pikirannya.

Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU. Saya pula yang menulis “perjanjian politik” Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS). Selain dengan tulisan tangan, materai nya pun darurat pakai ludah saya. Saya menjadi saksi dan pelaku peristiwa itu. Prabowo berjiwa besar mendukung Anies maju sebagai Gubernur DKI. Prabowo bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana (pemotongan gaji) dan hadir ke Jakarta sebagai Tim Pemenangan di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Begitu ketatnya persaingan Pilgub waktu itu dan alhamdulillah, Anies-Sandi menang. Itulah faktanya.

Di zaman simulakra seperti sekarang ini, di mana realitas palsu mudah sekali diciptakan dan disebarluaskan, kita membutuhkan pemimpin otentik dan bukan pesolek. Kita butuh pemimpin berkarakter, yang sudah selesai dengan dirinya, bukan petugas partai, bukan pula ronin.

Artikel Prabowo Pemimpin Otentik, Bukan Pemimpin Plastik pertama kali tampil pada Parade.id.