Jakarta (parade.id)- Dunia sedang bergerak pelan, tetapi pasti, menuju fase yang penuh ketidakpastian. Di tengah ramainya isu dalam negeri dan optimisme angka pertumbuhan, ada ancaman yang kerap luput dari perhatian: rapuhnya sistem ekonomi global yang selama ini menjadi sandaran banyak negara.
Gejolak di Selat Hormuz dan Selat Malaka adalah salah satu penandanya. Ia bukan sekadar cerita tentang kapal, minyak, atau jalur perdagangan.
Lebih dari itu, ia adalah sinyal bahwa urat nadi ekonomi dunia bisa terganggu kapan saja. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di level global—ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Harga energi bisa naik, ongkos distribusi melonjak, dan barang kebutuhan menjadi lebih mahal. Semua itu bermuara pada satu titik: daya tahan rakyat.
Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam.
Bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan tentang kesiapan sebuah negara. Apakah pangan cukup tersedia? Apakah distribusi tetap berjalan lancar? Apakah nilai harta masyarakat tetap terlindungi di tengah gejolak?
Selat Hormuz, sebagai jalur penting energi dunia, selalu sensitif terhadap konflik. Sedikit saja ketegangan muncul, pasar langsung bereaksi. Harga bergejolak, biaya logistik meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor mulai merasakan tekanan.
Sementara itu, Selat Malaka—yang selama ini tampak stabil—diam-diam menyimpan kerentanan.
Ketika arus perdagangan terganggu, waktu tempuh bertambah, dan biaya meningkat, efeknya menjalar cepat: dari pelabuhan ke pasar, dari pasar ke rumah tangga. Bagi Indonesia dan kawasan sekitarnya, ini bukan isu jauh. Jalur maritim adalah denyut distribusi kebutuhan sehari-hari. Ketika ia tersendat, yang terganggu bukan hanya perdagangan, tetapi juga kehidupan.
Dalam situasi seperti ini, wajar jika orang mulai mencari sesuatu yang lebih pasti. Emas dan perak kembali diperbincangkan, bukan sekadar sebagai investasi, tetapi sebagai cara menjaga nilai di tengah ketidakpastian. Ini menunjukkan satu hal sederhana: ketika kepercayaan pada sistem melemah, manusia akan kembali pada sesuatu yang nyata.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada pilihan aset. Yang lebih penting adalah arah kebijakan. Ketergantungan yang terlalu besar pada sistem global membuat banyak negara berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak di luar dengan mudah berubah menjadi tekanan di dalam negeri.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan langkah yang lebih mendasar. Ketahanan pangan perlu diperkuat. Sistem distribusi harus lebih mandiri. Dan nilai harta masyarakat harus dijaga agar tidak mudah tergerus oleh krisis.
Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, situasi ini adalah pengingat tentang peran negara. Pemerintah bukan hanya penjaga stabilitas angka, tetapi pengurus urusan rakyat.
Ketika harga naik dan distribusi terganggu, negara tidak boleh absen.
Prinsip menjaga harta (hifzh al-mal) menuntut adanya perlindungan terhadap nilai kekayaan masyarakat. Sementara menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) mengingatkan pentingnya ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar. Pada akhirnya, semua kebijakan harus kembali pada satu tujuan: kemaslahatan rakyat.
Gejolak di Hormuz dan Malaka mungkin terjadi jauh dari sini, tetapi pesannya sangat dekat. Ia mengingatkan bahwa ketahanan tidak bisa ditunda, dan kemandirian bukan lagi pilihan tambahan.
Di tengah dunia yang mudah terguncang, kekuatan sejati justru lahir dari hal-hal paling mendasar: pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dari situlah sebuah bangsa benar-benar mampu berdiri tegak, bahkan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.
*KH Bachtiar Nasir
Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI)
