Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Dewas KPK Sudah Ingatkan Agar Perkom Dibuat sesuai UU

redaksi by redaksi
2020-11-23
in Hukum, Nasional
0
KPK Eksekusi Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI ke Lapas Sukamiskin

Foto: dok. istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Peraturan Komisi (Perkom) yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Diketahui, KPK telah mengeluarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020.

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

“Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Perkom yang dibuat sesuai dengan UU,” kata Albertina melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Informasi yang diperoleh Dewas, kata Albertina, pembuatan Perkom tersebut sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan Perkom tersebut.

“Pembuatan Perkom tersebut sesuai dengan UU adalah kewenangan dari Pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat,” ucap-nya.

Oleh karena itu, Dewas tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan apakah setuju atau tidak terhadap Perkom itu.

“Karena bukan kewenangan Dewas maka Dewas tidak punya kapasitas untuk mengatakan setuju atau tidak. Kita lihat saja hasilnya nanti,” ujar Albertina.

Sebelumnya, KPK menyebut struktur baru organisasi sesuai Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tidak “gemuk” karena hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.

“Kalau disebut ‘gemuk’ tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam penataan ulang organisasi melalui Perkom tersebut, lanjut dia, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta satu pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus.

(Antaranews.com/PARADE.ID)

Previous Post

Jerman Mulai Suntikkan Vaksin Covid-19 Desember ini

Next Post

Sembuh Covid-19 di Indonesia Bertambah

Next Post

Sembuh Covid-19 di Indonesia Bertambah

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In