Jakarta (parade.id)- Ketegangan geopolitik mencapai titik nadir baru menyusul laporan agresi militer mendadak yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Menanggapi situasi yang sangat mencekam di kawasan Amerika Latin tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) menyatakan terus memantau ketat kondisi di lapangan guna memastikan keselamatan warga negara Indonesia.
Situasi di Caracas dilaporkan gelap gulita dan mencekam setelah serangkaian ledakan dahsyat menghantam pangkalan militer serta fasilitas strategis. Presiden AS Donald Trump, melalui platform Truth Social, mengklaim bahwa militer AS telah berhasil melaksanakan operasi skala besar untuk melumpuhkan rezim Nicolas Maduro.
Operasi yang disebut berlangsung singkat namun destruktif tersebut berujung pada klaim penangkapan Nicolas Maduro beserta istrinya, yang dilaporkan telah diterbangkan keluar dari Venezuela untuk menghadapi proses hukum di Amerika Serikat atas tuduhan “narkoterorisme”. Pemerintah Venezuela sendiri telah menetapkan status darurat nasional dan mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang brutal.
Di tengah kekacauan tersebut, KBRI Caracas memastikan bahwa hingga saat ini seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela dalam keadaan aman. Kemlu RI menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh perwakilan di kawasan terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak konflik.
“Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI, Sabtu (3/1/2026).
Selain perlindungan warga, Indonesia secara tegas menyerukan:
- De-eskalasi Konflik: Mengajak semua pihak mengedepankan dialog damai.
- Perlindungan Sipil: Mengutamakan keselamatan warga di tengah pergolakan bersenjata.
- Hukum Internasional: Menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB di atas kepentingan kekuatan militer.
Nada lebih tajam datang dari mantan Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal. Ia menilai tindakan sepihak AS yang melakukan invasi dan “penculikan” terhadap pemimpin negara berdaulat sebagai bukti runtuhnya tatanan global.
“Ini menandakan bahwa hukum rimba telah menggantikan hukum internasional. Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ terhadap negara lain,” ujar Dino. Ia memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki tatanan yang berbahaya (dangerous world order) di mana prinsip kedaulatan tidak lagi dihargai.
Dino juga mempertanyakan nyali lembaga internasional dan posisi diplomasi Indonesia. “Bagaimana sikap DK PBB? Bagaimana sikap Indonesia? Ini adalah ujian bagi politik luar negeri bebas aktif kita yang berlandaskan pada prinsip, bukan sekadar pragmatisme,” tegasnya.
Situasi di Venezuela kini menjadi ujian nyata bagi posisi Indonesia di panggung global. Masyarakat internasional kini menanti apakah Indonesia akan mengambil peran lebih signifikan dalam mengecam tindakan sepihak yang mencederai hukum internasional, atau tetap bertahan pada jalur imbauan normatif di tengah krisis yang dapat mengubah peta geopolitik dunia ini.
