Jakarta (parade.id)- Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) resmi mendeklarasikan agenda besar menuntut pemaksulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Tuntutan ini menjadi prioritas utama dari lima agenda kedaulatan yang diluncurkan dalam pertemuan di Jakarta, Sabtu (1/2/2026).
Kelima agenda kedaulatan yang diperjuangkan GMKR meliputi kedaulatan ekonomi, hukum, politik, wilayah, dan sumber daya alam yang dinilai telah dirampas oligarki selama satu dekade terakhir.
“Musuh kita sederhana, oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 100-280 juta kalah sama 60 orang?” tegas Muhammad Said Didu, salah satu inisiator GMKR dalam pertemuan tersebut.
Said Didu mengungkapkan informasi mengejutkan bahwa sehari sebelum pertemuan, ia dan empat tokoh lainnya bertemu dengan “pimpinan tertinggi negara” selama empat jam. Dalam pertemuan itu, agenda merebut kembali kedaulatan mendapat respons positif meski dengan catatan, “Saya berdiri di depan, tapi jangan ajari caranya.”
Tiga Prioritas Tuntutan dengan Batas Waktu
Aktivis dan mantan narapidana politik menetapkan tiga prioritas tuntutan dengan tenggat waktu berbeda. Harun Kenadas mengusulkan batas waktu hingga 20 Oktober 2026, meski beberapa tokoh menilai terlalu lama.
“Tangkap dan adili Jokowi adalah prioritas pertama karena sudah ada empat menteri yang diperiksa selalu menyebut nama Jokowi,” ujar Marwan Batubara, aktivis senior yang pernah menjadi tim sukses Prabowo 2019.
Untuk Kapolri Listio Sigit Prabowo, diberikan waktu hanya satu bulan untuk dicopot. “Sudah tiga kali Kapolri membangkang kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya diinjak-injak,” tambah Marwan.
Sementara untuk pemaksulan Gibran, Rizal Fadil menekankan urgensi dengan alasan konstitusional: kebohongan publik, perbuatan tercela, dan melakukan tindak pidana berat.
“Gedung DPR adalah Mal Pedagang Kedaulatan”
Said Didu menyebut gedung DPR sebagai “mal pedagang kedaulatan” terbesar di Indonesia. Ia mengidentifikasi tiga kelompok pedagang kedaulatan: partai politik (Parpol), Parcok (Partai Coklat – sebutan untuk oknum polisi), dan Parjo (Partai Hijau – sebutan untuk oknum TNI).
“Siapa pun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini,” tegasnya.
Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, yang menyampaikan platform GMKR menegaskan bahwa gerakan ini bukan partai politik dan menolak kultus individu. “GMKR adalah milik kita semua, bukan milik inisiator,” katanya.
Presiden “Omong-Omong” dan Ancaman People Power
Beberapa pembicara secara terbuka mengkritik Presiden Prabowo yang dijuluki “presiden omon-omon” karena berulang kali menyatakan tekad namun realisasi minimal.
“Sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim. Kalau akhirnya itu hanya omong-omong, kita siap berhadap-hadapan,” tegas Marwan Batubara.
Rizal Fadillah memperingatkan bahaya jika Gibran menjadi presiden: “Kalau kekuatan TNI yang Parjo dan Parcok bersatu dan Gibran menjadi presiden, apakah kita masih mampu omong-omong seperti ini? Sudah kita balik negara otoritarianisme kembali.”
Ancaman Diabolic State dan Solusi Amputasi
Dalam analisis yang keras, Rizal Fadillah menyebut Indonesia saat ini sebagai “diabetic state” (negara berpenyakit parah) yang memerlukan amputasi.
“Yang kita amputasi Jokowi pertama karena ini sumber penyakit. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Refli Harun mengusulkan alternatif selain pengadilan: “Kirimkan Jokowi ke Amerika atau China untuk berobat tapi marking tidak boleh keluar lagi, tidak boleh masuk lagi.”
Ikrar Pancasila dan Sistem Baru
Laksamana TNI Purn Slamet Soebijanto memimpin ikrar Pancasila yang diikuti seluruh hadirin dengan berdiri. Ia menegaskan perlunya people power dan perubahan sistem.
“Kita harus merubah sistem trias politika. Sejak merdeka sampai sekarang tidak pernah mencapai tujuan bernegara karena pada dasarnya politika itu konsep kekuasaan,” jelasnya.
Ia mengusulkan MPR diisi oleh lima potensi bangsa: tokoh agama, ilmuwan, TNI, raja/sultan, dan pemuda-rakyat, bukan partai politik.
Mahasiswa Ditahan dan Seruan Turun ke Jalan
Mantan Hakim Agung Dwi Cahyo mengungkap data mengejutkan: 1.032 mahasiswa yang demo 25 Agustus masih ditahan di seluruh Indonesia, dengan 57 orang di Jakarta. Satu orang meninggal dunia.
“Gerakan kita harus bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak lagi deklarasi-deklarasi terus tapi kita harus bergerak turun ke jalan. Siap tidak?” serunya disambut sorak “Siap!”
Napoleon Bonaparte, mantan pejabat Polri yang kritis terhadap institusinya, memperingatkan: “Sekarang menundukkan Jawa tidak perlu kirim kapal perang, cukup kirim barongsai. Pejabat yang jupalitan kasih ampao nyungsep, dijurucup nurut.”
Deklarasi Februari, Sebelum Puasa
GMKR menargetkan deklarasi resmi sekitar tanggal 10-12 Februari atau sebelum bulan puasa. Konsep deklarasi menyatakan kedaulatan rakyat telah dirampas sistematis sejak era Jokowi dan tidak dikoreksi pemerintahan Prabowo.
Lima tuntutan draft GMKR:
- Kembalikan kedaulatan rakyat dan hancurkan dominasi oligarki
- Adili Jokowi
- Maksulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden
- Presiden Prabowo secepatnya mengoreksi total tata kelola negara
- Tegakkan hukum, berantas korupsi, dan reformasi Polri
“Ini baru draft. Nanti kita diskusikan di grup WA untuk menyempurnakan,” jelas Moeryono Aladin.
Pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polri, aktivis, dan perwakilan daerah dari Solo, Jogja, Bandung, Makassar, dan Morowali ini ditutup dengan komitmen untuk terus bergerak hingga kedaulatan rakyat benar-benar kembali ke tangan rakyat Indonesia.
