Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Hanya Menkeu yang Bisa Membisikan Presiden Menghentikan Pembiayaan tak Penting

redaksi by redaksi
2022-03-14
in Nasional, Politik
0
Sri Mulyani Jelaskan Kriteria Pemda Terima Dana Pemulihan Ekonomi

Foto: dok. antara

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Wakil Ketu DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa hanya Menteri Keuangan (Menkeu) yang bisa membisikkan Presiden untuk menghentikan pembiayaan tak penting. Hal ini ia katakan ketika menanggapi pertanyaan Presiden ke Menkeu soal ketahanan APBN.

“Semoga Ibu Sri Mulyani yang saya kenal dekat sebagai dosen pembimbing saya sejak 30 tahun lalu bisa menjawab apa adanya… Sebab semua tergantung kondisi keuangan kita…,” harapnya, baru-baru ini.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

“Kalau ada 1 lidah yg kita harapkan kejujurannya hari ini, itulah lidah menteri @KemenkeuRI ibu Sri Mulyani Indrawati… Semoga negara dan bangsa ini bisa berharap kepada para ahli dan teknokrat yang beliau pimpin untuk menjadi bendahara negara yang jujur, Amin YRA …”

Soal itu, sejak dahulu ia mengaku sudah mengidentifikasi tindakan preventif penyelidik dan ia lakukan koreksi. Tapi absennya lembaga pengawas di Senanyan menurut Fahri membuat mereka lebih ugal-ugalan melakukan tindakan extra judicial.

Seharusnya, lanjutnya, mereka yang memiliki kekebalan, melawan sekuat tenaga, bukannya malah diam seribu bahasa.

“Dengan sedih kita menyaksikan partai politik yang dapat suara di Senayan, mengontrol lembaga pengawasan, parlemen dan legislatif, justru menonton seluruh tindakan semena2 dan extrajudicial, merampas nyawa dan kehidupan. lama2 kita curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol!” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Masak gak ada satu saja inisiatif dari 575 anggota @DPR_RI atau fraksi yg mewakili seluruh parpol peserta pemilu 2019 yg berani menggunakan hak imunitasnya dan begitu banyak hak lainnya untuk membongkar tindakan2 sewenang-wenang dan extrajudicial di lapangan? Ngapain aja pada?”

(Rob/PARADE.ID)

Tags: #Menkeu#Nasionalpolitik
Previous Post

Fahri Melihat Ada Orang yang Antikorupsi tapi Justru Menyerang KPK

Next Post

Petunjuk bahwa Jokowi yang Menghendaki Perpanjangan Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu?

Next Post
Teguran Jokowi ke Menteri Disebut Sandiwara

Petunjuk bahwa Jokowi yang Menghendaki Perpanjangan Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu?

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In