Jakarta (parade.id)- Bidang Pemberdayaan Umat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinator Sulawesi Utara–Gorontalo periode 2024-2026 menyatakan penolakan tegas terhadap segala upaya pengalihan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari tangan rakyat ke DPRD. Organisasi mahasiswa ini menilai wacana tersebut sebagai sinyal kuat kemunduran demokrasi dan pembajakan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi kesepakatan elite di ruang tertutup. Kekuasaan harus tetap diawasi, dikontrol, dan ditentukan oleh rakyat secara langsung,” tegas Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo, Abdul Malik Pratama, dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (3/1/2026).
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Menurut Malik, upaya pengalihan pemilihan kepala daerah ini bukan isu baru, namun selalu muncul ketika demokrasi dianggap merepotkan bagi elite kekuasaan. Yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme, melainkan hak rakyat untuk menentukan arah hidup dan masa depan daerahnya sendiri.
HMI menilai bahwa di tengah situasi politik nasional yang kian elitis, ruang partisipasi rakyat justru ingin dipersempit. Demokrasi yang seharusnya diperbaiki kualitasnya malah dipotong akarnya dengan mencabut hak pilih langsung rakyat.
Organisasi kemahasiswaan Islam ini mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko memperkuat praktik politik dagang sapi di tingkat lokal. Relasi antara elite partai, pemodal, dan kepentingan sumber daya alam di wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo dinilai sudah cukup kuat.
“Jika kewenangan memilih pemimpin diserahkan sepenuhnya ke DPRD, maka yang lahir bukan pemimpin rakyat, melainkan pengelola kepentingan elite. Suara nelayan, petani, buruh, dan masyarakat adat akan semakin jauh dari ruang pengambilan keputusan,” ujar Malik.
Di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, ketimpangan pembangunan, konflik agraria, persoalan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga kemiskinan struktural masih menjadi realitas sehari-hari masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemilihan langsung meski jauh dari sempurna masih menjadi alat politik rakyat untuk memberi harapan sekaligus hukuman kepada penguasa yang gagal menepati janji.
HMI memandang demokrasi sebagai instrumen pemberdayaan umat, bukan sekadar prosedur lima tahunan. Stabilitas dan efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk merampas kedaulatan rakyat.
Organisasi ini mengajak seluruh elemen mahasiswa, umat, dan masyarakat sipil di Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk tidak diam. Wacana ini harus dilawan dengan kesadaran politik, konsolidasi gerakan, dan keberanian menjaga hak demokratis rakyat.
“Reformasi tidak boleh dibelokkan, dan demokrasi tidak boleh dikembalikan ke tangan segelintir orang. Demokrasi kita tidak pernah lahir dari ruang-ruang tertutup, tetapi dari keberanian rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.
HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo menegaskan akan terus berdiri bersama rakyat, menjaga ruang demokrasi, dan melawan segala bentuk pembajakan kedaulatan. Sebab bagi organisasi ini, demokrasi bukan hadiah dari kekuasaan, melainkan hak yang harus terus diperjuangkan dan dipertahankan.
