Jakarta (PARADE.ID)- Formatur HMI BADKO Jawa Bagian Barat (Jabagbar) Dede Kholidin kecam statment Affandi Ismail soal seruan HMI MPO ‘bersama rakyat memanggil revolusi 2021’.
Hal iti senagaimana terlihat di akun Instagram pribadi milik Affandi: beredar poster seruan agar rakyat segera membentuk pemerintahan sementara, dan meminta agar Jokowi Turun untuk segera diganti sebelum 2024.
Dede pum mengatakan dengan tegas bahwa “Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) BADKO Jabagbar tidak bertanggung jawab atas statement Affandi yang mengatasnamakan HMI MPO.
“Itu adalah statement pribadi Affandi dan bukan statement HMI MPO secara keseluruhan. Jika poster itu adalah bentuk intruksi kepada seluruh Kader HMI, maka kami dari HMI BADKO Jabagbar akan tegas mengatakan bahwa itu adalah statement pribadi Affandi,” kata dia, Kamis (1/7/2021), dalam rilisnya kepada parade.id.
“Sebab di tubah PB HMI MPO hari ini sedang mengalami Dualisme kepemimpinan yang tidak kunjung selesai,” sambungnya.
Statment Affandi tersebut menurut dia keluar juga dari aturan main HMI MPO, karena membawa-bawa nama organisasi, padahal statment pribadinya.
“Karena ada beberapa Pekerjaan Rumah di tubuh PB HMI MPO yang sedang mengalami Dualisme hari ini yang tak kunjung usai,” tambahnya.
Bagi Dede, statment Affandi tersebut bagai mimpi bolong di tengah kondisi darurat pandemi seperti ini. HMI MPO pun menurut dia sedang berkontribusi dengan mengimbau kepada seluruh kader HMI Jabagbar agar selalu menjaga kesehatan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan cluster Covid-19,” katanya.
Di tengah kondisi itu, menurut dia, kita mestinya bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar kondisi Indonesia segera membaik. Selain itu juga menberi dukungan pemerintah agar segera memulihkan perekonomian (stabil).
Sebelumnya, Affandi menyerukan untuk melakukan Revolusi Indonesia 2021 karena melihat keterpurukan, yang bukan baru terjadi di saat pandemi, tapi sejak Presiden Joko Widodo memimpin di tahun 2014.
Salah satu patokannya menurut dia adalah laju ekonomi yang mentok di angka 5 persen dan perlahan tapi pasti turun hingga 4 persen, hingga puncaknya pandemi datang Indonesia mengalami resesi.
“Jadi sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi. Tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat, kalau mau objektif dan jujur, sejak Jokowi memimpin 2014,” ujarnya, dikutip rmol.id, Selasa (29/6/2021).
Atas alasan itu, dia yakin kepercayaan publik akan menurun sekalipun pemerintah memiliki banyak dalih untuk menyatakan Indonesia dalam keadaan aman.
Sebagai solusi, Presiden Joko Widodo harus ksatria menanggalkan jabatan yang diemban saat ini dan
“Jadi menurut saya, 7 tahun Pak Jokowi memimpin sudah cukup. Pak Jokowi gentlemen saja, kalau tidak sanggup lebih baik mundur. Ngapain bertahan kalau hanya menambah derita rakyat,” ujarnya.
(Ibr/PARADE.ID)