Jakarta (PARADE.ID)- Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Bendum PB HMI-MPO) Yogi Prasetio meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Permintaan Yogi ini karena LBP menyinggung penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sehingga menyulut ribuan mahasiswa turun ke jalan, kemarin, di depan DPR/MPR, Jakarta.
“Kami menilai situasi bangsa menjadi tidak kondusif dan rentan perpecahan setelah digulirkannya isu perpanjangan periode masa jabatan Presiden,” kata dia, lewat siaran persnya, Selasa (12/4/2022) kepada media.
Sebetulnya, menurut Yogi, tidak hanya LBP yang melakukan manuver politik di akhir-akhir masa jabatan Presiden sehingga menyebabkan stabilitas nasional terganggu, melainkan ada beberapa menteri lainnya. Tapi, kata Yogi, LBP seperti aktor di balik pecahnya aksi demonstrasi, karena dia lebih getol.
Ia menilai sikap dari LBP dan kroninya tersebut sebagai bentuk dari ambisi pejabat negara yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Ia menyarankan para pegiat kampanye tiga periode tersebut untuk menahan diri dan bersabar jika ingin berkuasa, dan ia pun menyarankan mundur jika dirasa sudah tidak mampu membantu kerja-kerja Presiden Jokowi.
“Meminta kepada Presiden untuk memecat para Menteri yang melakukan manuver-manuver politik tersebut. Kami manuver tersebut terlalu dini untuk dilakukan dan membuat gaduh situasi kebangsaan.”
Lebih elok, kata dia, kepada menteri untuk menahan diri terlebih dahulu, mengingat kontestasi juga masih cukup lama. Fokus pada kerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
“Saya kira para menteri ini harus menahan diri dan bersabar. Sebab ambisi seperti ini membahayakan bagi demokrasi kita. Jika memang sudah tidak mampu untuk membantu kerja-kerja presiden dan kebelet untuk berkuasa mundur saja dari tugas sebagai menteri.”
Akibat digulirkannya isu tiga periode situasi kebangsaan kita jadi tidak kondusif. Akibatnya Presiden Jokowi menjadi kambing hitam di situasi seperti sekarang ini.
Padahal kita ketahui bersama Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi prosesi penundaan Pemilu. Dan itu artinya Jokowi tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan tersebut.
(Rob/PARADE.ID)
