Minggu, Februari 15, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun dari 2019 ke 2020

redaksi by redaksi
2021-04-05
in Hukum, Nasional
0
Bareskrim Ungkap Peran Tersangka JI Dalam Gagal Bayar Kospin Indosurya

Foto: dok. antaranews.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indeks WJP menurutnya adalah yang paling rendah, termasuk Rule of Law.

“Ada problem di instansi penegak hukum & penegakan hukum. Misal: pelanggaran yg sama tdk diproses karena pelaku punya posisi politik atau kekuatan bisnis,” demikian katanya, Senin (5/4/2021), di akun Twitter-nya.

Related posts

Sekjen KPCDI: Pemblokiran BPJS PBI Pasien Cuci Darah Langgar HAM

2026-02-15
Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

2026-02-14

Menurutnya, penegakan hukum saat ini sedang bermasalah, apalagi pmberantasan korupsi.  Bahkan Indeks Demokrasi pun kata dia turun.

Dan itu artinya kondisi Indonesia terkait pemberantasan korupsi, hukum dan demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

“Kesadaran palsu tdk akan membantu kt berupaya memperbaiki diri.. Berpikir terbukalah..”

Selama publik melihat perlakuan berbeda dalam penegakan hukum pada masyarakat biasa versus pejabat atau orang yang punya akses terhadap kekuasan, maka kepastian hukum dan keadilan akan selalu jadi persoalan.

“Kenapa ini diproses, tp itu tdk diproses, misalnya. Pdhal masy melihat pelanggaran yg sama. Termasuk kenapa kasus Triliunan dihentikan, tapi kasus yg ratusan juta diteruskan, misalnya.”

Mungkin, kata dia, benar ada alasan hukum, atau ada pembeda sebuah peristiwa dengan yang lain. Tetapi, karena kegagalan komunikasi publik, atau kadang sikap jumawa, maka ketidakpercayaan terhadap hukum dapat meningkat.

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Hukum#Korupsi#Nasional#WJP
Previous Post

Menteri LHK Kunjungi Pusat Informasi Mangrove Delta Mahakam

Next Post

Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Next Post
Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Sekjen KPCDI: Pemblokiran BPJS PBI Pasien Cuci Darah Langgar HAM

2026-02-15
Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

2026-02-14
Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

2026-02-13
Menko Airlangga Klaim Penyaluran KUR pada Sektor Pertanian Meningkat Pesat

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39 Persen di Kuartal IV, Tertinggi di G20

2026-02-13
Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Penghapusan Tunggakan Iuran PBPU Harus Berpihak pada Rakyat Miskin

2026-02-12
Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

2026-02-09

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Senat Hukum Universitas Jayabaya Tolak Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya

    Terobosan pada Sidang Etik Polri Diapresiasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • CBA Desak Kejagung Panggil Presdir Astra Internasional, Menyoal Ini

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dedi Hardianto Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Diumumkan Komisi IX

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • GMKR Deklarasikan Perang terhadap Oligarki: Gibran dan Jokowi Jadi Target Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Relawan Poros Prabowo Presiden Desak Dirut Subholding Mainstream Pertamina Dicopot

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In