Jumat, Juli 4, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun dari 2019 ke 2020

redaksi by redaksi
2021-04-05
in Hukum, Nasional
0
Bareskrim Ungkap Peran Tersangka JI Dalam Gagal Bayar Kospin Indosurya

Foto: dok. antaranews.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indeks WJP menurutnya adalah yang paling rendah, termasuk Rule of Law.

“Ada problem di instansi penegak hukum & penegakan hukum. Misal: pelanggaran yg sama tdk diproses karena pelaku punya posisi politik atau kekuatan bisnis,” demikian katanya, Senin (5/4/2021), di akun Twitter-nya.

Related posts

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02

Menurutnya, penegakan hukum saat ini sedang bermasalah, apalagi pmberantasan korupsi.  Bahkan Indeks Demokrasi pun kata dia turun.

Dan itu artinya kondisi Indonesia terkait pemberantasan korupsi, hukum dan demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

“Kesadaran palsu tdk akan membantu kt berupaya memperbaiki diri.. Berpikir terbukalah..”

Selama publik melihat perlakuan berbeda dalam penegakan hukum pada masyarakat biasa versus pejabat atau orang yang punya akses terhadap kekuasan, maka kepastian hukum dan keadilan akan selalu jadi persoalan.

“Kenapa ini diproses, tp itu tdk diproses, misalnya. Pdhal masy melihat pelanggaran yg sama. Termasuk kenapa kasus Triliunan dihentikan, tapi kasus yg ratusan juta diteruskan, misalnya.”

Mungkin, kata dia, benar ada alasan hukum, atau ada pembeda sebuah peristiwa dengan yang lain. Tetapi, karena kegagalan komunikasi publik, atau kadang sikap jumawa, maka ketidakpercayaan terhadap hukum dapat meningkat.

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Hukum#Korupsi#Nasional#WJP
Previous Post

Menteri LHK Kunjungi Pusat Informasi Mangrove Delta Mahakam

Next Post

Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Next Post
Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Kepala Staf TNI AL Resmikan Stasiun Bantu Kapal Selam di Natuna

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29
Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

2025-06-28

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

    KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In