Jakarta (PARADE.ID)- Belum lama ini, 23 Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh mengeluarkan instruksi, sekaligus menandatangani kesepakatan untuk melakukan aksi unjuk rasa serentak di tanggal 10 Agustus 2022 terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Surat instruksi tersebut viral di grup WA wartawan dan aktivis.
Dalam instruksi itu, mereka menuntut agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut.
Alasan mereka melakukan aksi unjuk rasa karena pemerintah dan DPR dinilai tidak menghiraukan keinginan buruh, setelah banyak melakukan aksi ataupun dialog, baik sebelum maupun sesudah disahkannya UU tersebut.
“Hal ini justru direspons dengan mensahkan revisi UU PPP yang dapat menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Kontitusi menjadi konstitusional dan berlaku di Indonesia,” demikian bunyi instruksi tersebut dengan nomor surat 003/AASB/VII/2022.
Atas hal itu, pemerintah, kata mereka, telah melakukan penyalahgunaan kekusaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut. Tanda-tanda itu dapat disaksikan bahwa pemerintah dan DPR akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatiknya dengan melakukan proses revisi UU PPP.
“Seperti kita ketahui, bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal dalam pembentukannya dan hal ini tergambar dengan jelas dari reaksi penolakan yang timbul dari berbagai komponen masyarakat.”
Kendati begitu, menurut mereka, Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak mungkin menjadi UU yang konstitusional, sekalipun revisi UU PPP telah disahkan. Kecuali, diulang dari awal sejak mulai perencanaan, penyusunan, hingga penetapan.
Rencana aksi akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2022. Serentak.
Untuk buruh DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, akan melakukan aksi di gedung DPR RI, Jakarta. Di luar itu (daerah), aksi dilakukan di gedung DPRD masing-masing.
(Rob/PARADE.ID)
