Jakarta (PARADE.ID)- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut bahwa isu jabatan presiden tiga periode yang sempat ramai memberi peringatan sampai pelajaran berharga untuk bangsa kita. Jika demokrasi ingin terus berkembang, mestinya mempercepat sirkulasi elit.
Dan menurutnya sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit jstru dihambat. Ia mencontohkan apa yang dialami oleh partai Demokrat.
“Kasus ‘kudeta’ partai demokrat bs dijadikan suatu contoh bhw oligarki tidak lg bermain elegan, kelompok2 ini tdk lg mencoba bermain lembut, Cth melalui berbagai peraturan & cara2 yg terselubung. Sudah mulai menampilkan sikap2 premanismenya & mendegradasi nilai2 penting demokrasi,” kata dia, Senin (29/3/2021), di akun Twitter-nya.
Isu seperti ini menurut dia ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Ia menyebut seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki atau elit.
“Aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.”
Kita, kata dia, perlu lebih waspada lagi. Dalam persepsinya, premanisme ini akan terus berjalan, dan bukan tidak mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang lebih berat.
“Ketika indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun & berbagai hal lainnya yg membuat kita harus lebih bersiap.”
Jika dikaitkan dengan geopolitik, maka kita menurut dia perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke-Indonesiaan kita. Hal itu misalkan saja dapat dilihat dari antitesa dengan mantan Presiden Soeharo yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP.
“Starting point ini mesti kembali kesana dulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya. Arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini. Sekaligus menjadi dasar kenapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional.”
(Rgs/PARADE.ID)