Jakarta (PARADE.ID)- Kekosongan dua menteri di Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin menjadi publik bertanya-tanya. Dan bukan saja Kementerian Sosial dan KKP yang diperbincangkan kalangan pengamat dan masyarakat, namun sejumlah Kementerian juga perlu untuk dievaluasi. Sehingga dibutuhkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.
Direktur JL Institute, R. Wijaya Dg Mappasomba mengungkapkan, bahwa jika ditelisik secara nasional dan efek media internasional, dibutuhkan tambahan kekuatan politik Islam dalam kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin untuk meredam issue agama yang saat ini merebak. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab partai politik Islam untuk memberikan masukan ke Presiden Jokowi demi menyatukan kekuatan anak bangsa. Bangsa yang dikenal santun dan ramah, perlu dijaga dan dieratkan kembali agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain yang ingin merusak tatanan masyarakat Indonesia.
“Jurhum Lantong dengan segala pengalamannya, tepat untuk membantu Presiden Jokowi di pemerintahan. Baik itu sebagai Menteri atau Wakil Menteri,” kata R. Wijaya Dg Mappasomba dalam keterangan persnya, Senin (21/12/20).
Selain itu, kata mantan aktivis HMI ini, saatnya kekuatan politik Islam menjawab dan membantu Pemerintah agar persoalan issue agama segera selesai. Sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup rukun, damai, dan saling bahu-membahu demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita harapkan agar kekuatan politik Islam bisa mengurai persoalan kekinian,” tegasnya.
Diketahui, Jurhum Lantong semasa kuliah aktif di organisasi mahasiswa Islam, yakni di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian pernah menjabat di struktur DPP Partai Bulan Bintang, mulai dari Sekretaris Jenderal, Waketum, dan kini anggota sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Institusi Kemasyarakatan.
Saat ini PBB salah satu partai pendukung Jokowi-KH. Ma’ruf Amin. Dimana PBB merupakan partai politik modernis yang menjunjung nilai-nilai Islam, yang selalu menjadi penengah di setiap kisruh perpolitikan nasional. Bahkan sering kali menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi negara, jika terdapat perbedaan dalam menafsirkan sebuah Undang-undang serta putusan dari lembaga hukum.
(Latu/PARADE.ID)
