Jayapura (PARADE.ID)- Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berpotensi rawan konflik.
Hal ini dikatakannya terkait pengamanan pilkada 11 Kabupaten di Provinsi Papua tahun 2020 ditengah pandemic Covid -19.
“Pilkada di Papua memang rata – rata dianggap rawan karena dari pengalaman selalu ada masalah,” unkapnya kepada wartawan di Kota Jayapura, Rabu (24/6/2020).
Menurut Kapolda, ada beberapa daerah yang sudah dipetakan rawan konflik dalam pilkada 11 Kabupaten 2020 dan akan diprioritaskan pengamanan.
“Ada beberapa daerah yang memang daerah asal mereka (KKB) seperti Timika, Jayawijaya itu kita harus perketat atau jadikan prioritas untuk pengamanan karena bisa ganggu tahapan pilkada,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, mengatakan pihaknya tetap melakukan pengamanan tahapan pilkada dengan berkoordinasi ke KPU dan Bawaslu.
“Jadi, tahapan pilkada yang dilaksanakan tentu kita berkoordinasi dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu bahwa kita akan lakukan pengamanan terhadap proses demokrasi yang sudah tertata,” kata Kombes Pol. AM. Kamal.
Untuk diketahu, akibat pandemic Covid-19 jadwal gelaran pilkada 2020 diundur sampai 9 desember, mudah – mudahan ini tidak ada kendala,” katanya.
Menurut Kamal, sistem dan strategi yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu pada 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada tahun – tahun sebelumnya.
“Sekarang tentu kita masih melakukan koordinasi sehingga KPU dan Bawaslu tidak was – was untuk bagaimana tahapan pilkada agar tidak ada penundaan lagi,” tukasnya.
Diketahui, 11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo.
(Koreri/PARADE.ID)
