Jakarta (PARADE.ID)- Mirah Sumirat, selaku Presiden ASPEK Indonesia bereaksi keras lantaran mengetahui adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawan Indosat Tbk. atau di Indosat Mega Media (M2).
Dalam reaksinya, Mirah di antaranya berencana akan melakukan aksi di depan gedung Pusat Indosat Jakarta, tidak jauh dari istana Negara. Selain itu, akan dilakukan aksi di Bursa Efek Jakarta/Indonesia (BEJ/I) dan di depan gedung DPR/MPR RI.
“Soal aksi, Insyaallah minggu depan. Untuk tanggalnya akan kita konsolidasikan kembali dengan kawan-kawan Indosat M2 dan juga KSPI seperti apa, karena itu kan jalur strategis. Jalur dekat istana. Ini gak main-main,” kata dia, dalam konferensi persnya, kemarin, di Jakarta.
“Jadi sekali lagi, ini tidak main-main. Aksi akan kita lakukan,” sambungnya.
Ia juga mengingatkan atas persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mirah berharap kepada Presiden untuk ikut turun tangan atas persoalan itu (PHK).
“Ini kan lokasi Indosat dekat dengan istana Negara. Tidak enaklah kalau kami aksi di sana selama seminggu berturut-turut di sana. Di jalur strategis itu,” kata dia lagi.
Namun, ia menekankan dan memminta sekali lagi kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan. Tidak boleh dibiarkan dan jangan dianggap persoalan PHK main-main, karena menurutnya yang di-PHK sesungguhnya itu bukan satu orang. Melainkan, ketika ada satu orang yang di-PHK, sesungguhnya menanggung 10 anggota keluarganya, karena tipikal orang Indonesia seperti itu.
“Maka jangan sampai tidak diseriusi oleh Presiden!” pesannya tegas.
Presiden Jokowi mesti turun tangan menurut dia karena kasus (PHK) ini kony. Kacau, dimana bagaimana seenaknya saja (mem-PHK), apalagi ini perusahaan asing (modal), yang bisa saja dugaannya di kemudian hari bikin Indosat M10, M3.
“Bisa, dong. Seenaknya sendiri, tanpa ia bertanggung jawab untuk pekerja. Sebab lucu, ketika ada direkturnya yang korupsi, perusahaannya yang ditutup. Banyak kok direktur yang korupsi di negeri ini tetapi gak ada tuh perusahaannya yang ditutup. Banyak. Di BUMN-BUMN ada yang korupsi tetapi tidak ditutup tuh PT-nya,” bebernya.
“Kalau begini, ini harus menjadi cukup serius oleh Pak Jokowi selaku Presiden RI. Ini kok aneh begitu, ya. Direkturnya juga sudah dipenjara di Sukamiskin tetapi kemudian dihabisi semua perusahaannya, termasuk karyawannya di Indosat M2,” ia meneruskan.
Harapannya, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran direksi dan pemegang saham Indosat Tbk., kata dia, harus serius dan tidak main-main menanggapi ini.
Indosat Tbk. Jangan Lepas Tangan
Atas kasus di atas, Mirah menyebut bertambah lagi pekerjaan rumah dan persoalan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia ini. Apa yang menjadi cita-cita Presien Jokowi saat itu pertama kali dilantik di 2014 akan menciptakan lapangan kerja 10 juta itu pun dianggapnya tidak pernah terjadi sesungguhnya, yang ada setelah 2015 sampai saat ini banyak sekali buruh Indonesia di-PHK besar-besaran.
“Dan hari ini kita lagi-lagi mendapatkan persoalan itu. Saya meminta kepada PT Indosat Tbk. untuk bertanggung jawab penuh sebesar-besarnya, karena PT itu pemegang saham terbesar untuk PT Indosat Mega Media atau PT Indosat M2,” pinta dia.
Ia mohon jangan lepas tangan. Artinya, ketika PT Indosat Tbk. ini dia punya saham, yang sebagian besar juga ada Qatar (kalau tidak salah), ini tidak boleh sewenang-wenang. Jadi meskipun dia asing tidak boleh arogan di negeri ini.
Sebab apa yang disampaikan oleh Mirah, bukan saja satu orang yang di-PHK, tapi ada 10 orang yang “di-PHK”.
“Jadi kalau terjadi PHK 10 orang, maka kalikan saja 300 orang yang di-PHK saat ini terjadi. Sudah berapa itu? 3.000-an orang,” ujarnya.
Jadi sekali lagi ia meminta kepada PT Indosat mendesak, untuk bertanggung jawab penuh memperkerjakan PT Indosat M2. Harus. Jangan lepas tangan. Sebab ini menurut dia aksi-aksi korporasi yang tidak dibenarkan.
Patut diduga, perusahaan sedang melakukan aksi-aksi korporasi yang tidak elok, yang tidak beradab, kalau mereka membiarkan karyawan Indosat M2 terbengkalai. Sebab tidak dipekerjakan kembali.
Namun, sebagaimana pengakuannya Kemenaker sudah mengetahui kasus tersebut. Itu atas laporannya. Kabarnya, melalui Dirjen, dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak pekerja dan perwakilan manajemen Indosat M2.
“Jadi sudah ada respons Menaker atas kelanjutan laporan kami,” katanya.
Konferensi pers kemarin adalah menyikapi berhenti beroperasinya PT Indosat Mega Media (IM2) yang berdampak pada kurang lebih 500 orang pekerja kehilangan pekerjaan tanpa adanya kepastian perlindungan hak pekerja.
(Sur/PARADE.ID)
